TransSulteng-Morowali Utara-Delis Julkarson Hehi telah meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Morut sebesar 30 persen di tahun 2023 ini. Kenaikan TPP ASN Morut tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja para abdi negara tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri mengingatkan dalam penetapan APBD Morut 2023, Fraksi PKB merupakan salah satu fraksi yang turut andil memperjuangkan kenaikan TPP sebesar 30 persen tersebut
Olehnya itu, pihaknya merasa ikut bertanggungjawab dalam mewujudkan dan merealisasikan kebijakan yang telah dituangkan dalam APBD Morut 2023 tersebut.
Namun Safri menyayangkan kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Morowali Utara saat ini miskin kreativitas dan inovasi bahkan cenderung terjebak dalam rutinitas kerja.
"Kami mendukung Bupati menaikkan TPP ASN Morut sebesar 30 persen tahun ini, tetapi kami mengingatkan agar hal tersebut dibarengi dengan peningkatan kinerja para abdi negara tersebut, kita tidak boleh menutup mata melihat kondisi OPD-OPD saat ini yang ogah-ogahan dalam melayani masyarakat, selain itu, miskin kreativitas dan inovasi, itu karena mereka cenderung terjebak dalam rutinitas kerja belaka, ini yang kita sayangkan, dan perlu diingat hanya PKB yang bertahan dan mendukung penuh kebijakan kenaikan TPP ini saat dilakukan pembahasan di DPRD" ungkap Safri.
Ia mendorong jajaran OPD di Morut untuk berpikir "out of the box" dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Mereka diminta untuk berani melahirkan ide-ide kreatif serta inovasi yang bisa mendukung dan menerjemahkan visi-misi Bupati Morut. Langkah-langkah dan terobosan yang dilakukan oleh jajaran OPD diperlukan untuk mendorong kemajuan daerah.
"Kita butuh ASN-ASN yang berani berpikir "out of the box" atau berpikir di luar batasan demi menghadirkan perspektif baru dalam menjalankan tugas-tugasnya, mereka harus memiliki ide-ide segar penuh kreativitas dan inovasi yang bisa mendukung visi-misi bupati, langkah-langkah dan terobosan ini sangat diperlukan dalam rangka mendorong kemajuan daerah, jangan malah menjadi ASN yang hanya mencari muka kepada atasannya" tegas Safri.
Ketua DPC PKB Morut itu bahkan meminta jajaran OPD yang malas dan miskin kreativitas serta inovasi, untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakmampuan mereka mengemban amanah yang diberikan.
Safri juga menyarankan agar bupati segera mengevaluasi OPD-OPD yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi pemerintahan Delis-Djira.
"Ide-ide besar Bupati sepertinya tidak bisa diimbangi oleh kemampuan OPD menerjemahkannya dalam bentuk program di lapangan, jika sudah begitu lebih baik mundur saja sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mereka yang tidak bisa mengemban amanah yang diberikan, sebelum menjabat mereka sudah menandatangani perjanjian kinerja antara Bupati dan pimpinan OPD sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, kalau sudah tidak mampu lebih baik mundur, jangan jadi beban" tandas Safri.BAMS.
.jpg)
