Rakor ketiga tahun ini mengusung tema "Melalui Revitalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Kita Tingkatkan Transformasi Pemerintahan Berbasis Digital".
Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) oleh Direktorat Pengelolaan Media Kementrian Kominfo RI (GPR-TV) bersama Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah.
Selain Rakor SPBE juga dilaksanakan, Rakor Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) bagi PPID Utama, PPID Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan Rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat program dan kegiatan SPBE dan pelaksanaan fungsi PPID di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah.
Selain itu, Rakor tersebut dimaksudkan sebagai momentum dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui hambatan, kendala dan masalah dalam pelaksanaan SPBE, PPID dan SDI (Satu Data Indonesia) di Sulawesi Tengah.
Dalam pembukaan, Bupati Morowali yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rakor di Kabupaten Morowali serta ucapan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura yang telah memilih Kabupaten Morowali sebagai tempat pelaksanaan Rakor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik se- Provinsi Sulawesi Tengah.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Kabupaten Morowali. Semoga kita semua merasa nyaman selama berada di Bumi Tepe Asa Maroso, Ucap Yusman Mahbub.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Kasat Pol. PP Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Nizam menyampaikan sambutan tertulis bahwa sebagaimana yang tertuang pada Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa SPBE dapat meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan, memangkas biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
SPBE sebagai Key Driver, akan membuat proses kerja lebih efektif dan efisien dalam transformasi digital yang mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat.
Kedepan, untuk mempercepat pembangunan dan penerspan SPBE, pemerintah daerah perlu lebih maksimal lagi, salah satunya melalui kolaborasi penyelenggaraan SPBE dengan Program Satu Data Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan perlunya kesiapan aparatur dinas komunikasi, informasi, persandian dan statistik baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang mampu menjawab persoalan, peluang dan tantangan melalui peningkatan, pengetahuan dan pemahaman melalui pelatihan atau bimbngan tekhnis.
Diakhir sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak H. Rusdy Mastura mengajak segenap aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik membangun komitmen, kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan peran guna memberikan layanan komunikasi dan informasi yang prima untuk mewujudkan “Sulawesi Tengah Provinsi Informatif 2026”.
Turut hadir ; Sekda Kabupaten Morowali Yusman Mahbub, Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Kasat Pol PP Muhammad Nizam, Kepala Dinas KIPS Provinsi Sudaryano R. Lamangkona,Sosial Perwakilan Ditjen Bangda Kemendagri Ucup Hidayat, Koordinator Audio Visual dan Media Sosial Kemenkominfo RI Dimas Aditya Nugraha, Perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota.
Sumber:Pemprov. Sulteng
.jpg)
