TransSulteng- Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di wilayah Kecamatan Bungku Tengah saat ini menjadi polemik dan pembahasan panas di Kabupaten Morowali.
Sejumlah pihak menganggap masalah itu menjadi hal yang patut diwaspadai karena Bungku Tengah merupakan pusat administrasi pemerintahan, yang semestinya tidak boleh ada kegiatan operasi industri ekstraktif seperti pertambangan.
Namun hadirnya IUP dengan komoditas nikel dan batu gamping, merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk dapat beroperasi yang diprediksi akan memberikan dampak negatif di wilayah perkotaan meskipun ada juga dampak positifnya.
Salah satu gerakan yang ditempuh adalah mengumpulkan tanda tangan petisi dan pemasangan baliho-baliho penolakan sebagai respon terhadap hadirnya pertambangan di wilayah Kecamatan Bungku Tengah. "Kita masih berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya penyadaran terhadap segala dampak yang akan dirasakan akibat hadirnya perusahaan, sejauh ini kita masih melakukan aksi pemasangan spanduk penolakan, serta mengumpulkan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap pertambangan di Bungku Tengah" ujar Ketua Aliansi Tepeasa Moroso, Taufik Tamauka.
Dikatakannya, dengan kehadiran tambang tentunya akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat luar biasa, dampak pencemaran air, udara, bencana longsor, bencana banjir serta konflik sosial, sudah jadi rahasia umum akan dirasakan dan dialami oleh masyarakat lingkar tambang.
Kalau berhitung dampak lingkungan yang dihasilkan oleh tambang, lanjut Taufik, seluruh desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Bungku Tengah akan merasakan secara keseluruhan, dan Morowali akan mengalami krisis ruang hidup.
"Hari ini, industri pertambangan sangat masif hadir di Kabupaten Morowali, Bungku Tengah seharusnya menjadi pusat perkotaan dan pusat pemerintahan, tapi kalau dimasuki juga pertambangan, maka ruang hidup kita akan semakin sempit, serta tata ruang kita makin tidak beraturan alias amburadul" tandas Taufik Tamauka.BAMS.
