 |
| TransSulteng-Morowali - Pada tanggal 18 Juli 2023 lalu, aksi unjuk rasa menolak tambang di Kecamatan Bungku Tengah, digelar oleh Aliansi Tepeasa Moroso. |
Aksi tersebut berujung dilakukannya penandatanganan berita acara penolakan yang mendapatkan dukungan dari Bupati Morowali dan Kepala Desa se-Kecamatan Bungku Tengah.
Namun hingga saat ini, belum ada informasi terkait tindak lanjut atas upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, untuk menyahuti tuntutan massa aksi.
Penanggung jawab aksi saat itu, Taufik Tamauka pun bereaksi atas belum adanya informasi lanjutan hasil penandatanganan berita acara. "Apa yang disampaikan oleh pihak Pemda kemarin, jangan sampai hanya janji-janji manis untuk meredam suara masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi waktu itu" ujarnya kepada media ini, Kamis (17/8/2023).
Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut, kata Taufik, masih ada di laman Minerba One Data Indonesia (MODI), dan hingga saat ini tidak ada informasi dari pihak pemerintah daerah terkait tindak lanjut aksi demontrasi yang dilakukan pada 18 Juli lalu. "IUP itu masih ada di MODI, makanya itu kita lagi desak Pemda untuk melakukan audiensi yang melibatkan masyarakat maupun semua elemen yang tergabung dalam Aliansi Tepeasa Moroso ini, cuma sampai sekarang nihil, tidak ada respon dari pemerintah, padahal kita sudah dua kali menyurat" ungkapnya.
Dikatakan Taufik, surat pertama yang disampaikan kepada pihak Pemda adalah tanggal 3 Agustus dan disusul lagi surat kedua pada tanggal 9 Agustus 2023. "Sudah dua kali kami menyurat untuk meminta tanggapan terkait kelanjutan tindakan apa yang telah dilakukan Pemda, namun hingga kini belum ada alasan" tandasnya.
Terpisah, Bupati Morowali, Taslim, yang dikonfirmasi terkait permasalahan ini, melalui Kepala Bagian Hukum, Bahdin Baid mengatakan, siap memberikan penjelasan rinci dalam waktu dekat.BAMS.
