TransSulteng-Palu-Gelaran Musprov ke-IV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sulteng secara resmi ditutup Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Farid R. Yotolembah, M.Si pada selasa malam (6/5), di hotel Rama Garden.
Penutupan juga dirangkai dengan pengukuhan kepengurusan baru DPP APINDO Sulteng oleh Ketua DPN APINDO Shinta W. Kamdani.
Dalam keputusan musprov, Wijaya Chandra ditetapkan sebagai ketua DPP APINDO Sulteng periode 2025-2030.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Staf Ahli Farid menegaskan bahwa penutupan musprov juga menandai awal dari langkah-langkah besar pengurus baru dalam merealisasikan transformasi ekonomi yang relevan dengan tema ‘Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah Nambaso, Berani Menuju Ekonomi Global Berkelanjutan’
Seperti batu loncatan maka diharapnya jajaran pengurus dapat menerjemahkan tema ini menjadi aksi nyata dengan adaptasi, inovasi dan kolaborasi.
“Mari kita bersama-sama menggali potensi yang ada, menciptakan peluang baru dan membangun Sulawesi Tengah yang maju, besar dan berkelanjutan,” pesannya mengajak pengusaha bersatu membangun daerah.
Harapan serupa disampaikan Ketua DPN APINDO Shinta W. Kamdani yang kagum dengan keunggulan sumber daya alam Sulteng dan eksistensi daerah ini sebagai daerah penyumbang investasi terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai 139 Triliun Rupiah.
Namun sangat disayangkan masih terjadi paradoks, di mana dengan kekayaan dan potensi tadi ternyata belum implikatif bagi penurunan angka kemiskinan yang masih berkutat di angka 11%. Olehnya ia menekankan peran DPP APINDO sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk menjembatani pertumbuhan dan keadilan ekonomi.
“Semoga ekonomi Sulawesi Tengah semakin baik ke depannya,” harapnya lewat dedikasi dan sinergitas APINDO.
Sementara Ketua DPP APINDO Sulteng Wijaya Chandra optimis bahwa organisasinya dapat memberikan harapan dan energi baru bagi denyut pembangunan ekonomi.
Ia pun menegaskan komitmen untuk memperkuat struktur organisasi APINDO di seluruh wilayah Sulawesi Tengah hingga ke kabupaten kota.
“Sebelum akhir tahun 2025 seluruh DPK sudah dikukuhkan,” tegasnya sebagai terobosan mengembangkan kerjasama yang saling terhubung dengan pemerintah daerah.
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
