TransSulteng-Palu -tanggal 21 Juli 2025 – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Program yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan bagian dari trisula strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi desa.
Menurut laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah (Juni 2025), sebanyak 1.981 koperasi Merah Putih telah terbentuk di Sulteng, meliputi 1.806 koperasi desa dan 175 koperasi kelurahan, termasuk 103 koperasi percontohan.
Salah satu koperasi unggulan nasional bahkan terletak di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
PRIMA: Koperasi Adalah Wadah Rakyat Mengatur Ekonomi
Ketua DPW PRIMA Sulawesi Tengah, Firmansyah, S.E., menegaskan bahwa PRIMA tak hanya mendukung, tetapi juga aktif terlibat sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh program Koperasi Merah Putih. Ini bukan hanya inisiatif negara, tapi juga bagian dari visi kolektif Koalisi Indonesia Maju, yang kami banggakan.
Koperasi adalah jalan penting menuju desa yang mandiri dan sejahtera, dan PRIMA siap ambil bagian aktif dalam setiap tahapnya,” ujar Firmansyah.
Firmansyah menambahkan, “Bagi kami, koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah wadah rakyat mengatur ekonominya secara bersama, adil, dan transparan. Jika dijalankan dengan benar, koperasi dapat memperkuat posisi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro di tengah tekanan ekonomi nasional maupun global.”
Catatan Penting PRIMA untuk Pemerintah: Hindari Penyimpangan!
Meskipun mendukung penuh, PRIMA Sulawesi Tengah juga menyampaikan lima catatan penting kepada pemerintah dan pemangku kepentingan agar program ini tidak melenceng dari tujuan luhurnya:
Hindari Dominasi Elit Desa atau BUMDes: Koperasi harus independen dan tidak boleh dikendalikan oleh elite desa atau menjadi ekstensi BUMDes yang minim akuntabilitas. Perlu pemisahan peran tegas demi transparansi.
Perkuat Pendampingan dan Literasi Ekonomi: Pembentukan koperasi harus diiringi pendampingan serius dalam manajemen koperasi, literasi keuangan, dan pemahaman pasar. Tanpa ini, koperasi berisiko hanya menjadi formalitas.
Pastikan Koperasi Berbasis Kebutuhan Rakyat: Koperasi tidak boleh hanya dibentuk karena target administratif, melainkan harus tumbuh dari kebutuhan nyata warga dan pengurusnya dipilih secara demokratis, bukan top down.
Prioritaskan Pelaku Usaha Mikro Lokal: Pemerintah harus memastikan koperasi Merah Putih berpihak pada petani, nelayan, dan pedagang kecil, bukan dikuasai pihak luar atau modal besar yang bisa menciptakan ketimpangan baru.
Bangun Ekosistem Usaha Kolektif Terintegrasi: Koperasi dapat dikembangkan sebagai simpul pengadaan, distribusi, dan layanan dasar. Ini memerlukan kebijakan lintas sektor dan dukungan negara yang berkelanjutan.
Firmansyah menutup pernyataannya, “Kami percaya, dengan sinergi yang kuat antara negara dan kekuatan rakyat, koperasi Merah Putih bisa menjadi pilar utama ekonomi desa yang berkeadilan.
PRIMA siap membantu dari lapangan: membangun kesadaran warga, mendampingi pengelolaan koperasi, hingga menyampaikan aspirasi ke pusat.”
Sebagai partai dalam koalisi pemerintahan, PRIMA siap menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan di akar rumput, agar koperasi benar-benar menjawab persoalan ekonomi rakyat dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang hidup serta berkelanjutan.
