.jpg)
TransSulteng-Banggai laut– Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., didampingi Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, SH serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, Moh. Arif Latjuba, SE., M.Si., meninjau Pelabuhan Perikanan Mato, Kabupaten Banggai Laut, Rabu (27/8). Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para nelayan guna menyerap aspirasi dan memahami tantangan yang mereka hadapi.
Dalam dialog, nelayan menyampaikan beragam persoalan, mulai dari penurunan hasil tangkapan yang sebelumnya mencapai 1.500 box ikan per bulan kini hanya 100–200 box, hingga keterbatasan sarana pendukung. Faktor cuaca, pembatasan wilayah tangkap, serta minimnya infrastruktur disebut sebagai penyebab utama.
Nelayan juga menyoroti keterbatasan fasilitas pelabuhan, di antaranya kebutuhan tambahan dermaga, cold storage, pasokan BBM bersubsidi, serta perbaikan fasilitas dasar seperti masjid dan WC. Tidak hanya itu, akses jaringan komunikasi yang lemah dinilai menghambat proses transaksi dengan pembeli di Luwuk dan Palu.
“Pembeli biasanya ingin melihat ikan melalui video call, tetapi disini tidak ada jaringan. Kami juga berharap ada bantuan kapal, jaring, dan peningkatan fasilitas pelabuhan,” ujar salah seorang perwakilan nelayan.
Saat ini, tercatat ada 61 kapal purse seine dan sekitar 60 kapal jollor yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat nelayan dan memastikan pembangunan sektor kelautan serta perikanan benar-benar memberi manfaat.
“Pemerintah akan memperhatikan aspirasi bapak-bapak sekalian. Prinsipnya, pembangunan kelautan dan perikanan harus berpihak pada kesejahteraan nelayan,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur juga mendorong penguatan kelembagaan koperasi nelayan agar harga ikan lebih stabil dan kompetitif, serta mengajak pelaku usaha menghadirkan pabrik pengolahan yang sehat dan berdaya saing wajar.
Kunjungan ditutup dengan peninjauan fasilitas unit kerja koperasi nelayan yang berada di kawasan pelabuhan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perencanaan tindak lanjut ke depan.
BIRO ADPIM
