TransSulteng-Parigi-Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (27/7/2026).
Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut tidak hanya membahas langkah pengendalian inflasi, tetapi juga mengevaluasi kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, rapat dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Perum Bulog Parigi Moutong, unsur TNI dari Koramil 08/Parigi Kodim 1306/Kota Palu, serta Polres Parigi Moutong.
Secara nasional, Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, ia meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan sinergi untuk mengendalikan inflasi, terutama terhadap komoditas beras dan minyak goreng yang masih mengalami kenaikan harga di berbagai wilayah.
Berdasarkan hasil pemantauan pekan keempat Juli 2026, kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan harga minyak goreng meningkat di 109 kabupaten/kota. Menyikapi kondisi tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah bersama Perum Bulog kembali mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Gerakan Pangan Murah perlu kembali digencarkan karena terbukti mampu menekan gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat," ujar Tomsi.
Dalam kesempatan itu, Aswini Dimpel memaparkan perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan setelah mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menyebutkan, bawang merah masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Di Pasar Tolai, harga bawang merah berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang merah rebus mencapai sekitar Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, di Pasar Parigi harga bawang merah berada pada kisaran Rp50.000 per kilogram.
Selain bawang merah, harga minyak goreng juga menjadi perhatian. Menurut Aswini, masyarakat di wilayah Parigi masih dapat memperoleh minyak goreng bersubsidi melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan harga sekitar Rp16.000 per liter. Namun, masyarakat di Kecamatan Toribulu dan wilayah sekitarnya belum memiliki akses terhadap RPK sehingga harus membeli minyak goreng dengan harga mencapai Rp22.000 per liter.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, agar lebih aktif menyosialisasikan keberadaan titik penjualan pangan bersubsidi sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal.
Aswini juga menyoroti harga beras yang kini mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah dengan produksi beras surplus terbesar di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, stabilitas harga pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga dipengaruhi kelancaran distribusi. Karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah agar pasokan komoditas strategis, khususnya bawang merah dan beras, dapat terjaga dengan harga yang lebih stabil.
Ia juga menilai distribusi minyak goreng perlu mendapat perhatian serius. Meski Parigi Moutong dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, masyarakat masih harus membeli minyak goreng dengan harga yang relatif tinggi.
Melalui keikutsertaan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan harga kebutuhan pokok secara berkala, memperlancar distribusi pangan, serta mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi demi melindungi daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
