TransSulteng-Tojo una-una , Sulawesi Tengah— Penanganan sejumlah dugaan kasus korupsi di Kabupaten Tojo Una-Una kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah persoalan yang menyeret berbagai pihak, mulai dari dugaan penyimpangan di lingkungan KPU Tojo Una-Una hingga pengelolaan anggaran desa, kini dipertanyakan perkembangan penanganannya.
Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik di antaranya dugaan persoalan korupsi di lingkungan KPU Tojo Una-Una, dugaan penyimpangan anggaran di Desa Mire, Kecamatan Ulubongka, Desa Luok, Desa Katupat, hingga persoalan pengadaan dan penggunaan speedboat di Desa Tongkabo.
Sejumlah persoalan tersebut dinilai membutuhkan penjelasan terbuka dari lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai sejauh mana laporan dan dugaan penyimpangan tersebut telah ditindaklanjuti.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap belum jelasnya perkembangan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi pembicaraan masyarakat.
"Kalau melihat kondisi sekarang, masyarakat tentu bertanya-tanya. Ada sejumlah dugaan kasus korupsi yang sudah menjadi pembicaraan publik, tetapi sampai sekarang belum terlihat hasil penanganan yang benar-benar memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran," ujarnya.
Menurut warga tersebut, dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir, berdasarkan pengamatannya, belum ada satu pun dari sejumlah kasus yang disorot itu yang diketahui telah berlanjut hingga persidangan.
"Kalau begini terus, kapan pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal? Jangan hanya masyarakat yang diminta mendukung pemberantasan korupsi, sementara laporan dugaan penyimpangan anggaran justru terkesan berjalan di tempat," tegasnya.
inspektorat diminta transparan dalam pengawasan
Sorotan masyarakat tidak hanya tertuju kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.
Inspektorat diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, serta tidak tebang pilih.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara, hasil pemeriksaan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga berharap hasil audit atau pemeriksaan terhadap sejumlah persoalan pengelolaan anggaran desa dapat memberikan kejelasan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan.
polres dan kejaksaan diminta memberikan penjelasan
Di sisi lain, Polres Tojo Una-Una dan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan maupun dugaan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Publik perlu mendapatkan informasi apakah masing-masing perkara masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, atau telah dihentikan berdasarkan alasan hukum tertentu.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi yang berkembang dari berbagai pihak, tetapi juga memperoleh penjelasan resmi dari institusi yang berwenang.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pernyataan dan slogan. Diperlukan langkah nyata berupa pengawasan, pemeriksaan, serta proses penegakan hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
publik menunggu jawaban dan kepastian hukum
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Inspektorat, Kapolres Tojo Una-Una, serta Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
Bagaimana perkembangan penanganan sejumlah dugaan kasus tersebut? Apakah seluruh laporan sudah ditindaklanjuti? Jika belum ditemukan unsur pidana, bagaimana hasil pemeriksaan dan apa dasar hukumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab secara terbuka oleh masing-masing institusi.
Pewarta:Ahmad Tuliabu
