Caption//Anggota Komisi II DPRD Morut, H.Syahrudin Mustafa/Foto Roby A Nasir
TRANS SULTENG, Morut - Dari hasil konfirmasi Klarifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morut, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), terkait persoalan UMK (Upah Minimum Kerja) PT SPN yang sudah lama jadi perbincangan di wilayah Morowali Utara, Jumat (15/10/2021).
Olehnya Kepada awak media saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, salah satu anggota DPRD Morut, yakni H.Syahrudin Mustafa, mengungkapkan, bahwa sudah jelas penyampaian pihak manajemen PT. SPN dan Ketua Serikat Pekerja saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk gaji pekerja sebesar Rp 3.200.000.
"Sudah jelas, kita telah dengar bersama-sama dari kedua belah pihak bahwa standar gaji sudah melebihi dari UMK yang berlaku di Morut,"ujar H. Syahrudin Mustafa.
Ditekankanya dalam hal ini UMK dari PT SPN sudah memenuhi standar di Morut, yang mana hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di digelar pada Rabu 13 Oktober 2021, yang telah diagendakan Komisi II DPRD.
Dikesempatan berbeda Ketua DPRD Morut, Hj Megawati Ambo Asa SIP mengatakan hal yang sama bahwa sudah jelas mengenai persoalan UMK. PT SPN yang memang memenuhi standar UMK.
"Berarti peran serta DPRD Morut, dalam pengawasan benar-benar serius pak, nah sekarang apa yang harus di pertanyakan terkait keseriusan dalam pengawasan DPRD Morut,"beber Hj. Megawati Ambo.
Sementara itu dari keterangan masyarakat yang enggan dimediakan kepada awak media juga mengakui, saat ini DPRD Morut Yang di Nahkodai Hj. Megawati Ambo Asa S.IP, sungguh luar biasa pelayanannya kepada masyarakat.
"Kami secara pribadi merasakan dan mengakui kinerja DPRD Morut yang merupakan milik rakyat dimana selama ini selalu berjuang bersama kami," pungkas salah warga.
Tentunya hal itu perlu dijadikan contoh teladan bagi pemangku jabatan yang ada di Negara ini terkhusus Morut, sebagai wakil rakyat dan mengabdi sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya.ROBY NASIR
.jpg)
