Trans Sulteng,palu Plt. Kepala Biro Pembangunan Muksin Pakaya, menyampaikan laporannya bahwa APBD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pergeseran anggaran Khususnya anggaran belanja operasi dan belanja tidak terduga , Muksin Pakaya menyampaikan Anggaran Belanja Operasi yang sebelumnya berjumlah Rp. 3.260.229.098.180, berubah menjadi Rp. 3.273.329.098.180 atau bertambah Rp. 13.100.000, 000 demikian juga belanja tidak terduga sebesar 53.350.000.000, berubah menjadi Rp. 40.250.000.000, atau berkurang sebesar Rp. 13.100.000.000. Pergeseran tersebut dialokasikan untuk biaya Penanganan Covid-19 , sebesar Rp. 9.500.000.000, untuk TNI dan Polri Rp. 3,6 M dan untuk KONI Rp. 12.000.000.000.,
Selanjutnya Plt. Kepala Biro Pembangunan Menyampaikan dari Total APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 4.247.761.193.359, dan sudah terealisasi sebesar Rp. 2.413.585.323.293.
Arahan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus memimpin Rapim Drs. Mamun Amir , Menyampaikan Pertama Menyampaikan Permohonan dan Salam dari Gubernur karena belum bisa bersama dengan kita pada Rapim Tepra saat ini sehubungan dengan adanya Rapat yang harus dihadiri Gubernur secara langsung dengan Kementrian di Jakarta.
Wakil Gubernur menyampaikan perlu kita mendengarkan laporan dari kepala OPD yang realisasinya belum sesuai dengan target realisasi anggarannya yang sudah ditetapkan , dalam laporan Kepala OPD adanya keterlambatan realisasi anggaran disebabkan dengan penerapan PPKM Penanganan Covid-19 .
Pada kesempatan itu wakil Gubernur memberikan arahan agar pelaksanaan, realisasi anggaran dan kegiatan OPD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang undangan yang berlaku.
Wakil Gubernur mengharapkan kepala OPD dapat mempercepat realisasi anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti belanja Modal belanja Modal yang berdampak langsung kepada masyarakat agar dapat dipercepat realisasinya.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur menyampaikan harapan Gubernur Agar seluru OPD dapat mengambil kebijakan strategis terkait dengan Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan OPD dapat Melaporkan Kepada Gubernur tentang hal yang menjadi hambatan yang dihadapi supaya Gubernur dapat memberikan arahan pelaksanaan dan penyelesaiannya , harapan "Saya Agar Seluruh kebijakan pelaksanaan anggaran dapat terus berpedoman terhadap aturan yang berlaku dan *Sengsara membawa Nikmat* jangan sampai Nikmat membawa Sengsara,Biro Humas,Team
.jpg)
