TransSulteng,Jakarta - Organisasi keagamaan berpotensi menjadi penentu arah perubahan sosial di tanah air karena kapasitas dan jangkauannya yang luas di masyarakat. Seperti halnya Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) dengan cabang di 17 provinsi, puluhan pondok pesantren, ribuan madrasah, dan 12 perguruan tinggi di berbagai daerah, membuatnya memiliki pengaruh kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk itu, DDI diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
"Saya berharap, melalui semua institusi pendidikan di bawah naungannya, DDI dapat menjadi mitra pemerintah untuk terus memperbaiki mutu pendidikan bagi generasi penerus bangsa," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat membuka secara virtual Muktamar XXII DDI yang diselenggarakan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (22/02/2022).
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa pengembangan SDM unggul saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah, karena SDM unggul merupakan kunci untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Sedangkan mutu SDM, menurutnya di antaranya ditentukan oleh pendidikan dan karakter yang kuat.
"Harus kita akui, kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Pekerjaan ini menuntut kolaborasi banyak pihak, termasuk organisasi masyarakat di bidang keagamaan seperti DDI," ujarnya.
Oleh sebab itu, pada acara yang mengusung tema "Aktualisasi Nilai-Nilai _Wasathiyah Addariyah_ untuk Indonesia Maju" ini, Wapres mengharapkan tiga hal pokok yang dapat disumbangkan oleh organisasi keagamaan termasuk DDI.
"Pertama, membangun masyarakat yang _wasathiyyin_ yaitu masyarakat yang berfikir moderat. Moderasi beragama atau _at-tawassuth_ atau bersikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan," sebutnya.
Dengan menerapkan nilai-nilai _wasathiyah_, sambung Wapres, perdamaian dalam kemajemukan di tanah air diharapkan dapat terpelihara dengan baik.
"Anugerah Allah SWT ini jangan sampai rusak karena paham-paham ekstrem, baik itu _al ifrath_ atau golongan yang intoleran karena berlebihan dalam beragama, maupun _al tafrith_ yaitu golongan yang apatis, tidak bersemangat dalam beragama dan berdakwah," terangnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan bahwa siapapun termasuk organisasi kegamaan tidak boleh jenuh menggaungkan nilai-nilai moderasi beragama atau _wasathiyah_. Sebagaimana DDI yang telah memiliki komitmen dan agenda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai _wasathiyah_ di tanah air.
“Ini sangat baik, karena nilai-nilai _wasathiyah_ memang harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi salah satu karakter diri dan bangsa," ungkapnya.
Lebih jauh, Wapres menyebutkan hal kedua yang diharapkan menjadi sumbangan organisasi keagamaan adalah membangun generasi _'abidin_ yaitu generasi yang menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang diperitahkan Allah SWT.
"Jangan sampai kita meninggalkan generasi seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 59 yang artinya: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti (generasi) yang mengabaikan salat dan mengikuti nafsunya, maka mereka kelak akan hancur/binasa," tuturnya.
Adapun sumbangsih ketiga yang diharapkan dari organisasi keagamaan, kata Wapres, yakni membangun generasi _al musta’mirin_ yaitu generasi yang mampu memakmurkan bumi, baik yang menyangkut aspek materiil maupun peradaban.
"Untuk memakmurkan bumi diperlukan adanya inisiatif-inisiatif di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, pertanian, perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya, dan kuncinya ada pada sumber daya manusia yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar DDI Andi Syamsul Bahri menyampaikan bahwa DDI merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah.
“Darud Da’wah memiliki pondok-pondok pesantren, memiliki sekolah-sekolah, memiliki madrasah-madrasah, dan juga memiliki perguruan tinggi baik umum maupun agama,” paparnya.
Sejauh ini, lanjut Andi, DDI menjadi salah satu ormas yang tidak pernah bermasalah baik dengan masyarakat maupun pemerintah.
“Organisasi ini berjalan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada, dan _Alhamdulillah_ sekarang sedang ingin melangkah ke depan dengan _starting point_ dari muktamar ini,” tuturnya.
Hadir dalam acara ini, Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan beserta segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, serta segenap Majelis Syuyukh dan Pengurus Besar DDI.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
Laporan : Suryadi
Sumber : EP/SK-BPMI Setwapres
