Miris !, Mendengar Curhatan Ketua BPD Desa Gililana dan Sejumlah Warga, Kami Bingung Dimana Lagi Tempat Mengadu.


Transsulteng-Morowali utara-Ketua BPD dan Sejumlah warga Desa Gililana menceritakan berbagai persoalan di Desa yang tidak pernah tuntas alias mengambang tanpa ada kejelasanya dari pihak-pihak yang terkait, dimana banyaknya persoalan yang cukup meresahkan ungkap Ketua BPD dan sejumlah warga masyarakat Gililana.

"Selama ini saya menjabat sebagai lembaga di Desa (BPD) begitu banyak temuan-temuan di Desa yang dinilai bertentangan dengan aturan, kata lain tidak prosedur, bahkan hasil evaluasi kami selaku BPD selama ini banyak persoalan yang merugikan masyarakat ucap BPD, olehnya itu kami menduga ada keterlibatan dari berbagai oknum Instansi Pemerintah dibalik semua ini sehingga aduan kami tidak ada tindak lanjutnya".

Hal ini disampaikan langsung oleh lembaga perwakilan di Desa (BPD) dan sejumlah masyarakat saat media ini berkunjung di Desa Gililana waktu baru-baru ini yang mana Kepala Desa Gililana Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara terindikasi menyalah gunakan kewenangan sebagai Kepala Desa terang Ketua BPD kepada media ini.

"Personalan tersebut yang kami sudah adukan ke instansi Pemerintah daerah Morut bahkan juga sudah sampai ke pihak yang berwajib adalah sebagai berikut ini: Pengadaan mesin katinting sebanyak 21 yunit tidak sesuai dengan RAB, Pembangunan Bangunan serba guna tidak selesai sampai dengan hari ini yang diperkirakan sudah menelan anggaran kurang lebih 7 ratusan juta rupiah, belum lagi dengan masalah lahan masyarakat yang sempat kami laporkan kepihak penegak hukum namun juga tidak ada kepastianya".

"Melalui media ini saya selaku Ketua BPD Desa Gililana bersama sejumlah Tokoh masyarakat menyampaikan secara tegas agar pihak APH wajib mengusut kembali permasalahan di  Desa Gililana yang sudah pernah kami laporkan namun tidak ada tindak lanjut dari pihak penegak hukum tegas Ketua BPD Desa Gililana".

"Pasalnya Kepala Desa Gililana tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, dan kemudian BPD tidak pernah dilibatkan didalam pembahasan APBDES, tidak adanya laporan pelaksanaan pembangunan karena banyaknya kegiatan fisik yang dinilai janggal, proses pengelolaanya hanya kelompok pemerintahan Desa saja".

Skandal persoalan Desa Gililana ini dibenarkan oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, bahwa Kepala Desa Gililana tersebut diduga kuat banyak menuai persoalan yang merugikan masyarakat, olehnya kami berharap APH harus mengusut tuntas persoalan yang sudah pernah kami adukan, dan jika terbukti maka itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku, demi tegaknya keadilan di Negara kita ini. tutup Ketua BPD.

Pewarta: Kaperwil Sulteng.

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1