Peran Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong dalam Penyaluran dan Pengawasan KUBE


TransSulteng-Program program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Tujuan pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi sasaran dari bansos tersebut. Salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Dilansir dari -Kemensos.go.id KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.  

Adapan yang dimaksudkan dengan UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. 

Di Kabupaten Parigi Moutong itu sendiri, proses mekanisme penyaluran dana KUBE ini diawali dengan beberapa tahapan hingga pada akhirnya dana tersebut sampai di tangan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Budiman Pratama SH selaku Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin, Pesisir dan Kepulauan Dinas Sosial Kebupaten Parigi Moutong kepada media ini Kamis, (14/7/22) 

Kata Budiman, untuk mekanisme penyalurann bantuan diawali dengan pengajuan permohonan dari masyarakat dan telah membentuk kelompok Usaha Bersama terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 3 orang anggota, dan syarat  utama adalah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"5 orang itu harus terdaftar di DTKS, diluar dari DTKS tidak bisa. Propoal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat akan di proses oleh Dinas Sosial dan selanjutnya akan diusulkan ke Pusat. Setelah itu menunggu mekanisme selanjutnya kemungkinan ada tahapan tahapannya lagi. Kelompok Masyarakat tinggal menunggu kabar dari Dinas Sosial bagi siapa saja yang lolos pembiayaan untuk pencairanya. Untuk persyaratannya pencairan KTP, Kartu Keluarga, Kartu KIS atau kartu KKS,"Jelasnya.

Budiman juga menambahkan, kelompok masyarakat yang lolos pembiayaan akan mengikuti pembibingan sebelum memulai usaha mereka. 

"Kalau memang mereka lolos, akan diundang nanti kelompoknya. Kelompok yang lolos dari verifikasi data diundang untuk bimtek, bimbingan usaha, selesai itu diberikan arahan mulai dari tahapan tahapannya, cara pengelolaan usahanya dan lain sebagainya," Terangnya. 

Lebih lanjut Budiman mengungkapkan, bentuk bantuan yang diberikan dalam program KUBE adalah bantuan peralatan atau barang dan bantuan pembiayan berupa uang. 

Akan tetapi kata ia, dari Dinas Sosial sendiri bantuan yang diberikan berbentuk Barang dan bersumber dari APBD.

"Jadi, dari kelompok tersebut tinggal menunggu lagi bagaimana selanjutnya, apakah bantuannya itu berupa barang atau uang. Kalau untuk Dinas Sosial kebanyakan yang ada itu masih berbentuk barang berasal dari dana APBD, ada juga APBN. Dana APBN tahun 2017/2018.masing masing perkelompok mendapatkan Rp 20 juta. Jadi untuk saat ini perkelompok tetap Rp 20 juta beranggitakan 5 orang 1 kelompok dan anggarannya dikelola bersamasama,"Tuturnya.

Ia juga menyebutkan bahwa bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat melalui program KUBE ini beragam. 

"Usahanya bermacam macam, ada bisa Kios, barang campuran, ternak dan lain lain," Sebutnya. 

Disamping berperan dalam mekanisme penyaluran KUBE, Dinas Sosial juga mempunyai peran penting mengawal keberlangsungan KUBE.

 Lain hal disampaikan Mashum SSos selaku

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Pesisir dan Pulau Pulau Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. 

Menurutnya, Dinas Sosial mengawasi jalannya penyaluran bantuan, turun lapangan untuk monitoring. Dinas Sosial dituntut untuk memberikan bantuan ke masyarakat berupa barang dengan kualitas yang bagus. 

Akan tetapi kata ia, dikarenakan keterbatasan anggaran, maka program KUBE ini sempat vakum dalam beberapa tahun terakhir. 

"Program KUBE telah lama ada, cuma akhir akhir ini berkurang karena menyangkut anggaran. Ada biasanya yang masuk ke sini hanya dana aspirasi DPRD. Kalau untuk Dinas Sosial sudah beberapa tahun ini anggarannya tidak ada, vakum," Ujar Mashum

Kendati demikian kata ia, Dinas Sosial tetap menerima proposal permohonan kebutuhan bantuan usaha masyarakat dengan memanfaatkan dana yang ada. 

"Ini sudah menjadi kewajiban kita. Ada proposal masuk misalnya mereka butuh alat alat perbengkelan, dan lain lain, ya terpaksa kita bantu,"Ujarnya.

Hal inilah kata ia yang masih menjadi kendala terbesar Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong dalam penyaluran KUBE. 

"Kendalanya kita di dana saja,"Pungkas Mashum.

DISKOMINFO PARIMO/Windy

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1