TransSulteng-Buol-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap, menghadiri pembukaan pelatihan tenaga kerja Konstruksi di Hotel Sri Utami, Kamis (10/11/2022).
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari sejak (10-11 November 2022 dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buol bersama-sama dengan Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buol,
Staf ahli pemda Buol, Amir Togila, S.Ag, Komisi III DPRD Buol, Asisten II,sejumlah Pimpinan OPD, Para Pejabat Struktural Lingkup Dinas PUPR Buol dan Para Tenaga Kerja Konstruksi SE Kabupaten Buol sebagai peserta pelatihan.
Sementara Pj.Bupati Buol yang diwakili Kadis PUPR, Fresa S.T, memberikan sambutan yang isinya berharap dalam pelatihan ini para tenaga kerja Konstruksi dalam hal ini para tukang dapat meningkatkan kwalitas kerja dan keselamatan Kerja.
Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.Ap,saat ini di ketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Pertukangan Nasional Kabupaten Buol.
Srikandi Batalipu,dalam Sambutannya mengatakan sejumlah point' penting antara lain perlindungan bagi tenaga kerja dalambidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing di Indonesia.
Selain itu tuntutan jaminan mutu pekerjaan konstruksi melalui proses sertifikasi dan penjaminan pekerjaan yang juga berdampak pada perbaikan sistem remunerasi bagi penyelenggara jasa konstruksi.
danya keterbukaan informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai data dan informasi bagi upaya pembinaan dan pengembangan jasa kontruksi.
- peran masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Srikandi menekankan, Aspek penting lainnya dari pengembangan jasa konstruksi.seperti di kutip dalam pernyataannya, "Saya ingin menggarisbawahi mengenai pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat, daerah dalam sub urusan bidang jasa konstruksi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014. Pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
Sedangkan pemerintah Kabupaten memiliki wewenang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa,penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi" Papar Srikandi.
Pembagian wewenang ini kata Srikandi bukan dimaknai sebagai pelepasan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap pembinaan konstruksi di daerah.
Srikandi mengatakan bahwa capaian visi dan misi pembinaan konstruksi ditugaskan kepada kita bersama tidaklah mudah dan membutuhkan kerjasama dan sistem yang baik.
Menurut Srikandi Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik Dinas PUPR melalui Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan semata, namun juga tergantung para stakeholder yang memiliki peran masing-masing.
Pemda melalui Bidang Bina Konstruksi memiliki target menjalin hubungan kerjasama strategis dengan Perguruan Tinggi, LPJK,serta Asosiasi pekerja.
Diakhir Sambutannya, Ketua DPN Srikandi Batalipu berpesan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berkonstribusi terhadap pencapaian visi misi dan outcome bagi penyediaan Jasa Konstruksi.
Ia berharap seluruh stakeholder pembinaan konstruksi di pusat dan daerah dapat menjadi pioner perubahan dan menjadi asosiasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi industri konstruksi.
Perlindungan tenaga kerja konstruksi harus diprioritaskan dengan mengusulkan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat dianggarkan pada dana Desa untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Buol.
Menutup sambutannya, Srikandi mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.(Heny)
