Adapun beberapa hal yang menjadi diskusi dan harapan yang dicapai atas audiensi tersebut, melihat capaian aksi HAM beberapa Kabupaten tahun 2022 ada mengalami penurunan.Hal ini perlu dorongan dari Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah
Menjadi catatan penting dalam pelaporan aksi HAM tahun 2022 adalah masih terdapatnya pemikiran bahwa pelaksanaan RANHAM sepenuhnya tugas pemerintah pusat sehingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan program aksi HAM daerah sangat minim.
Hal inilah menjadi perlu dukungan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk memberikan penegasan melalui Surat Edaran agar Bupati dan Walikota se- Sulawesi Tengah lebih memperhatikan program aksi peduli RANHAM.
Pada kesempatan itu Gubernur H.Rusdy Mastura menyampaikan akan memberikan himbauan kepada Bupati /Walikota agar terus meningkatkan program Aksi RANHAM.
Selanjutnya Gubernur meminta Kanwil Hukum dan HAM dan jajaran untuk terus meningkatkan koordinasi langsung secara teknis program program peduli RANHAM agar penilaian aksi peduli RANHAM Sulawesi Tengah dapat lebih baik kedepan.
Gubernur juga menyampaikan agar semua perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah terus bersinergi untuk fokus membangun Sulawesi Tengah.
Gubernur menyampaikan kondisi Sulawesi Tengah saat ini masih jauh tertinggal baik dari segi Infrastruktur dan SDM sehingga perlu dukungan yang lebih untuk percepatan pembangunan Sulawesi Tengah.
Gubernur juga meminta agar perangkat pemerintah pusat dapat mendukung usulan Gubernur untuk memberikan kesempatan kepada putra putri Sulawesi Tengah menjadi Pegawai di Kementrian , baik TNI dan Polri dan juga Bidang Hukum , sehingga Anak Anak Sulawesi Tengah yang ada di Departemen dapat memberikan dorongan perhatian untuk kemajuan Sulawesi Tengah./SD
.jpg)
