TransSulteng-Palu-Menjelang pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sulawesi Tengah, polemik internal organisasi kembali mencuat.
Sejumlah alumni dan kader yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng mempertanyakan masuknya sejumlah nama yang diduga bukan kader PMII ke dalam struktur kepengurusan yang akan dilantik.
Sorotan tersebut ditujukan kepada Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati dan Sekretaris Sahran Raden. Keduanya dituding telah mencantumkan figur yang tidak memiliki rekam jejak pengkaderan PMII ke dalam jajaran pengurus strategis organisasi.
Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng menyebut sedikitnya terdapat dua nama yang menjadi perhatian, yakni Nanang Kosim dan Asni Karim. Kedua nama tersebut diduga tidak pernah mengikuti tahapan pengkaderan formal PMII, seperti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), maupun Pelatihan Kader Lanjut (PKL), yang selama ini menjadi syarat moral dan historis bagi kader PMII.
Koordinator Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng, Romansyah, menilai masuknya nama-nama tersebut berpotensi mencederai sistem kaderisasi yang selama ini dijaga oleh organisasi.
Menurutnya, keberadaan figur yang bukan berasal dari proses kaderisasi PMII dalam struktur kepengurusan dapat menimbulkan keresahan di kalangan kader dan alumni yang telah berproses melalui jenjang organisasi.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, sejumlah alumni senior, kader PMII, dan elemen yang tergabung dalam aliansi menyampaikan lima poin pernyataan sikap. Di antaranya meminta pembatalan pelantikan kepengurusan yang dianggap tidak memiliki dasar legalitas yang kuat, menolak penggunaan atribut dan aktivitas yang mengatasnamakan IKA PMII versi kepengurusan yang dipersoalkan, serta mengecam dugaan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Mereka juga mendesak agar seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kepengurusan tersebut dihentikan sampai terdapat kejelasan mengenai legalitas dan keabsahan struktur organisasi yang akan dilantik.
Sementara itu, alumni PMII Kabupaten Tojo Una-Una, Radun, menilai polemik tersebut harus diselesaikan secara serius demi menjaga marwah organisasi. Ia menyebut dugaan pencantuman non-kader dalam struktur kepengurusan berpotensi menimbulkan konflik internal yang lebih luas apabila tidak segera diklarifikasi.
Radun juga mengingatkan panitia dan pihak terkait agar tidak memaksakan pelantikan sebelum seluruh persoalan yang dipersoalkan kader dan alumni mendapatkan penjelasan yang memadai.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga persatuan organisasi dan menghindari munculnya aksi penolakan dari kader maupun alumni di berbagai daerah.
Hingga berita ini ditulis, Ketua PW IKA PMII Sulteng Rahmawati maupun Sekretaris Sahran Raden belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait tudingan yang disampaikan oleh Aliansi Penyelamat Marwah IKA PMII Sulteng,(Alwi).
