Transsulteng-Jakarta - Dalam rangka menuju Sulawesi Tengah yang lebih Sejahtera dan Maju, Gubernur Rusdy Mastura terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
Hal itu terliat saat Gubernur Rusdy Mastura melakukan audiensi ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Rumah Jabatan Mendagri, pada Kamis (21/12/2023).
Turut mendampingi, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto, Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa.
Kesempatan tersebut, Gubernur Rusdy Mastura melaporkan perkembangan pemerintahan, dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Target Investasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 111.68 Triliun, naik lebih dari 2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni Rp. 53.09 Triliun.
Dari target tersebut, Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Januari-September 2023 mencapai Rp. 83,61 Triliun dan telah menyerap 33.142 tenaga kerja Indonesia.
Capaian ini menempatkan Sulawesi Tengah diposisi ke 4 secara nasional, di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Untuk kab/kota Se-Sulteng, realisasi investasi terbesar dimulai dari : Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala dan Kota Palu.
Ia pun optimis realisasi Investasi Sulawesi Tengah bisa tembus Rp. 111.68 Triliun pada Desember 2023 dan dapat menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja Indonesia.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari Rp. 900 M tahun 2021 menjadi Rp.1.955.221.037.883 tahun 2023.
Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak perimbangan pusat dan DBH PNBP APBD perubahan 2023 sebesar Rp.540.722.718.000.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 13,06 % dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulteng menyentuh angka 70,28 % tahun 2022.
Dengan diberlakukannya UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah menyiapkan beberapa sektor potensial untuk menjadi daerah penopang/penyanggah IKN.
Berkenaan hal tersebut, gubernur mengakui telah mengirimkan usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Berbasis Klaster Perwilayahan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr.Moeldoko. Usulan dimaksud bertujuan untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan pendapatnya, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang unik dan sangat kaya. Namun hal itu, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan fiskal daerah, Ia mengakui telah menggandeng Universitas Tadulako untuk menghitung Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor industri agar dilaporkan ke Presiden RI melalui Kementerian Keuangan.
Untuk penanganan Stunting, kata gubernur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kab/Kota Se-Sulteng saling bersinergi dengan melibatkan Tim Penggerak PKK, BKKBN Prov Sulteng dan Pengurus Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cab Sulteng.
Hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan Prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah sebesar 28,2% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 29,7%, sementara target RPJMD sampai dengan tahun 2026 adalah menurunkan Prevalensi Stunting pada angka 8%.
Terakhir, gubernur berharap dukungan dari Menteri Dalam Negeri agar Sulawesi Tengah ke depan semakin Sejahtera dan Maju.
Menanggapi laporan gubernur, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas capaian yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Ia menyatakan dukungan atas program-program yang akan dikerjakan ke depan.
Ia pun berharap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersinergi dengan Pemerintah Pusat dengan Unsur Forkopimda serta memastikan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan aman dan lancar di Sulawesi Tengah. (SD)
Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama/Humas Pemprov Sulteng, Dinas Kominfosantik
.jpg)
