TransSulteng - Jakarta - Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto, didampingi Plh. Inspektur Inspektorat, Salim mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Lingkungan AKN VI, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bertempat, di Auditorium BPK Gedung Tower BPK RI Pusat Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta., Jum'at, (8/3/2024).
Pius Lustrilanang selaku Anggota VI BPK RI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para Menteri, Pimpinan Kementerian/ Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah menyusun laporan keuangan masing-masing secara tepat waktu.
Selanjutnya, Pius juga menuturkan, realisasi dana transfer ke daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk ; pertama meningkatkan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaanya (earmarked).
Ketiga, meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Pemda mengenai pengelolaan DAU, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia juga meminta kepada Tim Pemeriksa BPK, agar dalam melaksanakan pemeriksaan selalu berpegang pada nilai-nilai dasar BPK yaitu Independen, Integritas, dan Profesional, menegakkan Kode Etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Selain itu, ia juga mengajak Pemerintah Daerah perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban TKDD, dan alokasi belanja K/L yang dialokasi kepada Pemda tersebut agar akuntabel, tepat sesuai peruntukan, dan berkualitas.
"Saya berharap, penyampaian laporan keuangan ini jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, melainkan sebagai upaya dari setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk menunjukkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel."terang Anggota VI BPK RI.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Sekjen Kemendikbud Suharti, Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rizka Andalusia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Pemerintah Daerah dilingkup pemeriksaan AKN VI, Auditor Utama Keuangan Negara VI Laode Nusriadi, serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkat lainya.
Sumber : PPID Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dan dipublis oleh PPID Utama selaku Humas Pemprov. Sulteng/Dinas Kominfo Santik.
