TransSulteng - Palu – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 resmi digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulteng pada Senin (30/6). Acara strategis ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido.
Meskipun laporan utama menekankan pernyataan Gubernur, kehadiran dan peran aktif pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Sulteng dalam Musrenbang ini sangat krusial. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan menjalankan agenda pembangunan daerah. Musrenbang ini menjadi forum vital bagi DPRD untuk memberikan masukan, menyelaraskan program, dan memastikan bahwa RPJMD yang disusun benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD: Mengawal RPJMD untuk Sinergi Pembangunan
Dalam forum Musrenbang yang dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng, tersirat komitmen bersama untuk menyukseskan RPJMD. Meskipun tidak ada kutipan langsung dari Ketua DPRD dalam berita ini, kehadiran mereka menandakan persetujuan dan pengawasan terhadap rencana yang akan difinalkan tersebut. Gubernur Anwar Hafid sendiri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan dukungan nyata para bupati dan wali kota sebagai motor penggerak di lapangan, yang mana DPRD juga memiliki peran penting dalam memastikan sinergi ini berjalan.
“RPJMD ini sesungguhnya adalah supporting system untuk para bupati dan wali kota dalam menuntaskan agenda-agenda pembangunan di wilayahnya. APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi,” tegas Gubernur Anwar, sebuah pesan yang juga ditujukan kepada pihak legislatif agar bersama-sama mendukung implementasi RPJMD.
Tiga sektor kunci yang menjadi fokus utama pembangunan lima tahun ke depan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pastinya akan menjadi agenda utama yang akan dikawal ketat oleh DPRD. Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan Gubernur, serta program Berani Sehat yang menjamin layanan BPJS dan akses kesehatan gratis, merupakan inisiatif monumental yang memerlukan dukungan penuh dari legislatif, baik dalam bentuk penganggaran maupun pengawasan.
Afirmasi pendidikan tinggi melalui beasiswa dan sinkronisasi anggaran beasiswa antar provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi poin penting yang akan menjadi perhatian bersama. Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi lokal juga akan membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang disetujui bersama oleh DPRD.
Musrenbang RPJMD ini menjadi tonggak penting bagi penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan peran DPRD yang tak terpisahkan, menuju Sulawesi Tengah yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera.
