TransSulteng - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 sukses digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulteng pada Senin, 30 Juni 2025. Kehadiran dan peran aktif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng dalam acara ini menjadi sorotan utama, menandakan komitmen legislatif dalam mengawal arah pembangunan provinsi untuk lima tahun mendatang.
Musrenbang ini merupakan momen strategis untuk memantapkan visi dan misi pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menekankan pentingnya finalisasi RPJMD sebagai acuan bersama antara Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan, dengan menyatakan, “RPJMD ini sesungguhnya adalah supporting system untuk para bupati dan wali kota dalam menuntaskan agenda-agenda pembangunan di wilayahnya. APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi.”
Fokus Pembangunan: Pendidikan, Kesehatan, dan Peningkatan Pendapatan
Gubernur Anwar Hafid menyoroti tiga sektor kunci yang akan menjadi prioritas utama: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pendidikan untuk Semua: Wajib Belajar 13 Tahun Secara resmi, Gubernur Anwar Hafid memproklamirkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Sulawesi Tengah, meliputi PAUD hingga SMA/SMK. Ini adalah komitmen besar Pemprov untuk memastikan tidak ada lagi anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa berhenti sekolah karena biaya atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Gubernur bahkan menegaskan, "Mulai hari ini, kita deklarasikan Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah wajib menyiapkan fasilitasnya, rakyat wajib sekolah. Ini seperti wajib militer, artinya tidak boleh ada alasan anak tidak sekolah karena tidak ada tempat atau biaya.” Ia juga meminta para kepala daerah untuk memperhatikan pemerataan dan daya tampung sekolah negeri, serta tidak mempersulit rakyat dalam memperoleh surat keterangan tidak mampu untuk beasiswa afirmasi dan bantuan pendidikan.
Dalam pendidikan tinggi, Pemprov telah menyalurkan beasiswa untuk mahasiswa Sulawesi Tengah melalui jalur prestasi, afirmasi, dan tanggungan khusus. Kerja sama afirmasi dengan kampus-kampus strategis seperti Universitas Hasanuddin telah dimulai, dan peluang dengan UI, ITB, serta UGM sedang dijajaki. Gubernur juga mengingatkan kepala daerah untuk mencegah tumpang tindih anggaran beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota.
Kesehatan yang Menyeluruh: Program Berani Sehat Di sektor kesehatan, Gubernur menggarisbawahi keberhasilan program Berani Sehat. Hanya dalam tiga bulan, jumlah peserta BPJS tanggungan Pemprov melonjak drastis dari 1.300 menjadi 19.000 orang per bulan, menunjukkan masih banyak warga yang membutuhkan jaminan kesehatan. “Berani Sehat adalah jaminan kita untuk rakyat. Tidak boleh ada lagi pasien ditolak atau disuruh pulang karena alasan biaya. Kalau BPJS tidak menanggung, kita yang bayar,” tegas Gubernur. Pelayanan kesehatan juga harus menjangkau hingga puskesmas dan desa-desa terpencil.
Selain pendidikan dan kesehatan, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk mendorong pendapatan masyarakat.
Ia menyoroti ribuan lulusan SMP dan SMA setiap tahun yang belum terserap di dunia kerja atau pendidikan tinggi. Kondisi ini harus ditanggapi serius melalui pelatihan vokasi, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Musrenbang RPJMD ini menjadi tonggak penting bagi penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Sulteng, demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera.
