TransSulteng-Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa inflasi menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani secara kolaboratif oleh seluruh elemen pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia: Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan” yang digelar di Palu, Kamis (25/9).
FGD ini dihadiri oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dan menjadi forum penting dalam membahas solusi strategis pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui penguatan distribusi pangan.
Gubernur memberikan apresiasi tinggi terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Sekda Kabupaten Parigi Moutong terkait pembentukan regulasi bersama antar daerah. Menurutnya, inisiatif ini lebih tepat sasaran ketimbang membentuk perusahaan daerah baru.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegas Gubernur.
Inflasi Tertinggi ke-4 Secara Nasional
Gubernur Anwar mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka mencapai 4,0 persen. Ironisnya, penyumbang terbesar inflasi adalah beras—padahal secara produksi, daerah ini mengalami surplus.
“Kondisi ini menjadi ironi. Pangan kita cukup, tapi distribusinya tidak merata. Harga di pasar tetap tinggi karena sistem distribusi belum terintegrasi dan belum efisien,” ujar Anwar.
Program “Satu Harga untuk Sulawesi Tengah”
Sebagai langkah strategis, Gubernur menekankan pentingnya program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah yang menjadi bagian dari misi pembangunan BERANI Sejahtera. Program ini diyakini dapat menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
Fokus pada Pengentasan Kemiskinan
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukan hanya pada infrastruktur, melainkan pada tingginya angka kemiskinan, yang saat ini mencapai 11 persen, atau sekitar 310 ribu jiwa dengan lebih dari 80 ribu rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah untuk bergerak bersama membangun regulasi dan sistem distribusi pangan yang adil dan merata, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sulteng.
