.jpg)
Dialog interaktif tersebut mengangkat topik “Perempuan dalam Lingkaran Kasus Pelecehan”, dengan menghadirkan narasumber lainnya, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu, Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si.
Dalam paparannya, Wakil Wali Kota Imelda menyampaikan bahwa kasus pelecehan di Kota Palu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus, meningkat menjadi 18 kasus pada 2024, dan kembali naik menjadi 29 kasus pada 2025.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujar wakil wali kota.
Meski demikian, wakil wali kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu terus berupaya melakukan pencegahan, penanganan, serta pendampingan terhadap korban, agar masyarakat khususnya perempuan merasa negara hadir melalui pemerintah daerah.
Wakil wali kota juga menyampaikan bahwa dibandingkan dengan daerah atau kota-kota besar lainnya, jumlah kasus pelecehan di Kota Palu relatif masih lebih kecil.
Namun demikian, wakil wali kota berharap para perempuan yang mengalami pelecehan berani untuk melapor.
“Kita memiliki DP3A, bahkan saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas agar disiapkan ruang khusus yang menjaga privasi korban, sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita,” jelas wakil wali kota.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kampanye dan edukasi yang masif, terutama di lingkungan keluarga.
Menurut wakil wali kota, tidak menutup kemungkinan pelaku pelecehan justru berasal dari orang-orang terdekat.
“Perempuan itu harus dilindungi,” tegas Wakil Wali Kota Imelda.
Wakil wali kota juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Palu memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah DP3A.
Wakil wali kota berharap setiap laporan yang masuk dan telah diteruskan ke aparat penegak hukum dapat segera diproses dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau ada hal-hal seperti itu, pemerintah kota akan ikut serta mengawal. Sebagai perempuan, kita harus kuat, tangguh, dan berani. Kalau tidak, kita bisa menjadi sasaran,” tambah wakil wali kota.
Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa kampanye, edukasi, peningkatan layanan, serta pendampingan harus benar-benar dilaksanakan secara nyata.
Regulasi yang sudah ada di DP3A diharapkan tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi diterapkan dengan dukungan personel yang kompeten.
“Alhamdulillah, di dinas kami diisi oleh orang-orang yang kompeten untuk menjalankan program-program tersebut,” ungkap wakil wali kota palu
