TransSulteng – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (12/01/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan dipimpin langsung secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Kemendagri berencana menjadikan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah sebagai bahan evaluasi bersama guna menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan terencana sepanjang tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya dalam penanganan gejolak harga beras.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian harga beras merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta kementerian terkait melalui pelaksanaan operasi pasar.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan harga kebutuhan pokok secara rutin.
Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir turut menyoroti fokus penanganan pasca bencana dan stabilitas harga tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa meskipun negara mengalami berbagai musibah dan terjadi lonjakan harga di beberapa titik, kondisi inflasi nasional masih berada dalam batas yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, kita masih berada dalam rentang batas yang ditetapkan,” ungkap Tomsi.
Selain pengendalian inflasi, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah juga menjadi agenda penting dalam rakor tersebut.
Evaluasi difokuskan pada aspek perencanaan, dukungan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
