TransSulteng-Palu– Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., menerima audiensi sejumlah perwakilan buruh di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Kamis (30/4/2026) pukul 17.00 WITA. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah kota dan para pekerja dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan serta kebijakan transportasi di Kota Palu.Perwakilan buruh yang hadir berasal dari Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), serta sejumlah organisasi buruh lainnya. Dalam audiensi tersebut, para buruh menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pelarangan mobil kontainer melintas di wilayah kota.
Pada prinsipnya, para buruh mengapresiasi langkah pemerintah sebagai bagian dari penataan lalu lintas dan peningkatan keselamatan masyarakat. Namun, mereka juga menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai perlu mendapat perhatian sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh. Salah satunya adalah penggunaan badan jalan untuk aktivitas masyarakat, seperti pendirian tenda di ruas jalan protokol, yang dianggap turut menghambat distribusi barang dan mobilitas kendaraan.
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Hadianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menyurati para pemilik gudang agar segera melakukan penyesuaian distribusi, sehingga aktivitas kendaraan kontainer tidak lagi melalui jalur utama di tengah kota.
Menurut wali kota, pemerintah akan menertibkan seluruh potensi hambatan di ruang jalan, termasuk aktivitas yang mengganggu kelancaran lalu lintas, sebelum kebijakan diberlakukan penuh.
Selain itu, Pemkot Palu juga akan membenahi persoalan pendukung lainnya, seperti distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, termasuk kawasan Mantikulore, guna memastikan penerapan kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun pekerja.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota Palu akan segera menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan kembali kepada para buruh melalui dinas teknis sebagai bentuk transparansi dan sinergi pemerintah dengan pekerja.
Audiensi ini diharapkan memperkuat komunikasi konstruktif antara pemerintah dan buruh, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, tertib, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
