TransSulteng-Tojouna Una Una— Penanganan perkara di tingkat kepolisian kembali menuai kritik tajam akibat dinilai lamban dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Salah satu sorotan tertuju pada Polres Tojo Una-Una menyusul mandeknya penanganan kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang melibatkan vendor FIKI VELIX.
Kasus tersebut dilaporkan telah berjalan selama lima bulan, namun hingga kini masih tertahan di tahap penyelidikan tanpa perkembangan signifikan.
Dugaan pelanggaran hukum ini mencuat setelah pihak vendor diduga melakukan pemotongan gaji pegawai honorer secara sepihak.
Tindakan tersebut memicu keresahan mendalam karena berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja honorer yang menggantungkan hidup dari upah tersebut.
Korban dalam pusaran kasus ini adalah Fredi Usman, seorang tenaga honorer Dinas Perhubungan Laut yang sehari-hari bertugas di Pelabuhan Ampana.
Ferdi menyampaikan rasa kekecewaannya yang mendalam atas kinerja penyidik Polres Tojo Una-Una yang dinilai kurang responsif dalam menangani aduan masyarakat kecil.
"Kami sudah melaporkan kasus penggelapan dan penipuan oleh vendor FIKI VELIX ini sejak lima bulan lalu ke Polres Tojo Una-Una," ujar Fredi Usman dengan nada kecewa.
"Namun sampai sekarang kami belum mendapat kepastian hukum sama sekali. Ironisnya, kasus ini masih tetap saja berada dalam tahap penyelidikan tanpa ada kejelasan kapan akan dinaikkan ke tahap penyidikan atau penetapan tersangka."
Sebagai honorer Dinas Perhubungan Laut di Pelabuhan Ampana, Fredi Usman menilai mandeknya laporan ini menjadi bukti nyata dari fenomena "mengamankan berkas" ketimbang menegakkan keadilan. Ia menegaskan bahwa para tenaga honorer sangat membutuhkan keadilan substantif, bukan sekadar janji administratif atau penundaan yang berlarut-larut.
"Pemotongan gaji honorer secara sepihak ini sudah sangat jelas merugikan masyarakat kecil.
Kami meminta Kapolres dan jajaran Satreskrim Polres Tojo Una-Una tidak membiarkan kasus ini mati suri di ruang arsip.
Hukum harus ditegakkan dengan tegas, cepat, dan adil demi memulihkan hak-hak korban," tuntut Fredi Usman.
Fenomena ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa institusi kepolisian kerap kali terjebak dalam mentalitas birokratis yang lamban.
Kasus yang menimpa honorer Pelabuhan Ampana di Tojo Una-Una menjadi cerminan nyata di mana gelar "penegak hukum" dipertaruhkan, sementara masyarakat kecil terus menanti realisasi amanat konstitusi yang berkeadilan.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
