TransSulteng–Surabaya–Sinergi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Jawa Timur dengan Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Surabaya menggelar Talkshow Penyuluhan Hukum dan Tata Kelola Pendidikan.
Acara dengan tema "Memahami Hukum, Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Hukum" tersebut sukses digelar di Gedung MACAB LVRI Kota Surabaya, Jl. Mastrip No. 45 Kedurus, Rabu (23/9/2026).
Talkshow ini menghadirkan empat narasumber multidisiplin yang membedah persoalan hukum, perlindungan sosial, hingga tata kelola dunia pendidikan.
Sesi pertama dibuka oleh Guru Besar Pakar Hukum Pidana Universitas Trunojoyo, Prof. Dr. Deni Setya Bagus Yiherawan, S.H., M.S. dengan materi Fondasi Hukum Pidana dan Keadilan Substantif. Ia menekankan pentingnya instrumen hukum pidana yang berorientasi pada kepastian dan keadilan substantif di tengah dinamika masyarakat.
Pemateri kedua, praktisi hukum Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. membedah tuntas tentang hak konstitusional yang seringkali hanya menjadi wacana di atas kertas. Melalui pendekatan _Rantai Hak Efektif 7P_ dan _Prinsip Norma Hak Berpasangan_, ia menegaskan negara dan APH wajib memastikan setiap hak warga memiliki jalur pemulihan (effective remedy) yang nyata.
Memasuki sesi ketiga, Ketua Umum APPI sekaligus Ketua Wilayah LIPPI Jatim, Kasiono, S.Pd., M.Si. membawakan materi "Membangun Pendidikan yang Bersih, Transparan, dan Berintegritas".
Ia melontarkan kritik tajam terhadap praktik penyimpangan di sektor pendidikan yang membebani wali murid. Kasiono dengan tegas meminta agar pengadaan kain seragam sekolah di Jawa Timur tidak lagi dijadikan alat untuk menekan masyarakat dan sekolah dilarang keras menjual kain seragam demi mencegah pungli.
"Pendidikan adalah ekosistem moral. Jika kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak, maka sistem pengelolaannya pun harus jujur, transparan, dan tidak boleh menindas," tegasnya.
Sesi materi ditutup oleh Direktur PLATO Foundation, Dita Amalia, S.Sos., M.Psi. yang membawa perspektif psikologi komunitas. Ia memaparkan pentingnya mitigasi masalah sosial, mulai dari pencegahan perundungan berbasis sekolah (Roots Indonesia), bahaya NAPZA, hingga penguatan ketahanan mental anak di era digital.
Acara ditutup dengan diskusi dan tanya jawab yang dinamis. Peserta dari kalangan akademisi, praktisi, aktivis, hingga masyarakat umum antusias melontarkan pertanyaan kritis seputar penegakan hukum.
Ketua Setwil FPII Jatim, Dea Melanie, S.H. berharap talkshow ini dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi seluruh anggota FPII Jatim.
"Kami berharap dengan adanya acara ini, anggota FPII Jatim dapat lebih paham hukum dan mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal pelayanan publik," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, panitia berharap terbangun kesadaran hukum yang masif di Jawa Timur sekaligus menjadi momentum mengawal dunia pendidikan agar berjalan bersih, transparan, dan berintegritas.
