Janji tersebut disampaikan kepada perwakilan masyarakat Desa Katupat, Kurniawan, saat melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una, Senin (9/11/2026).
Kurniawan menegaskan, masyarakat tidak ingin janji tersebut hanya menjadi pernyataan tanpa realisasi. Sebab, persoalan dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat telah cukup lama menjadi perhatian dan membutuhkan kepastian penanganan.
"Kami berharap hasil audit benar-benar diserahkan kepada pihak kejaksaan minggu ini sesuai dengan apa yang disampaikan pihak Inspektorat. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kepastian. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan hukum," tegas Kurniawan.
KEJAKSAAN MASIH MENUNGGU HASIL AUDIT INSPEKTORAT
Sebelumnya, Kurniawan bersama Hamka mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng), Selasa (3/11/2026), untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa Katupat.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku memperoleh penjelasan bahwa pihak kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat Kabupaten Tojo Una-Una sebagai salah satu bahan untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat dan kapan hasilnya dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum.
"Kami datang ke Kejati Sulteng bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah cukup lama menunggu kejelasan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Katupat. Karena kejaksaan masih menunggu hasil audit Inspektorat, kami mendesak agar proses tersebut segera dituntaskan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum," ujar Kurniawan.
Bagi masyarakat, hasil audit menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai pengelolaan anggaran desa sekaligus menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
KURNIAWAN DAN HAMKA DESAK BUPATI ILHAM LAWIDU TURUN TANGAN
Tak hanya meminta penjelasan kepada Inspektorat dan kejaksaan, Kurniawan bersama Hamka juga mendesak Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta kepala daerah melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk memastikan proses audit berjalan sesuai prosedur dan hasil pemeriksaan segera disampaikan kepada APH.
"Kami meminta Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., mendorong Inspektorat agar segera menyerahkan hasil audit kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana hasil pemeriksaan dan bagaimana tindak lanjutnya," tegas Kurniawan dan Hamka.
Menurut keduanya, Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah harus menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan transparan. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.
KETERBUKAAN INSPEKTORAT JADI SOROTAN, KECURIGAAN PUBLIK PERLU DIJAWAB
Belum adanya kepastian mengenai penyerahan hasil audit turut memunculkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Bahkan, berkembang dugaan adanya kemungkinan hubungan tidak semestinya atau unsur main mata antara oknum pemeriksa dengan pihak yang dilaporkan.
Pewarta: Ramla Ismail
