Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohammad Nasir, S.Pi., M.Si saat memberikan keterangan kepada awak media terkait polemik barcode BBM bersubsidi bagi nelayan, termasuk persoalan perpanjangan SIPI empat kapal, di Hotel Anutapura Parigi, Senin (9/11/2026).
Transsulteng.com, Parimo - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong memberikan penjelasan terkait polemik penggunaan barcode bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat empat kapal yang masih menjalani proses perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Persoalan tersebut bukan karena kapal tidak memiliki izin usaha perikanan, melainkan masih dalam tahap penyelesaian administrasi perizinan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Dr. Mohammad Nasir, S.Pi., M.Si., menyampaikan klarifikasi tersebut di sela-sela rapat kerja bersama tenaga penyuluh dan petugas lapangan di Hotel Anutapura Parigi, Senin, (9/11/2026).
Nasir menegaskan, kapal-kapal yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Namun, empat kapal masih harus menyelesaikan proses perpanjangan SIPI yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Kami perlu meluruskan, bukan delapan kapal dan bukan tidak memiliki izin. Mereka sudah memiliki SIUP, tetapi ada sekitar empat kapal yang sedang dalam proses perpanjangan SIPI," Ujar Nasir saat diwawancarai awak media
Untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kapal menyelesaikan administrasi perizinan, DKP telah memberikan tenggat waktu selama empat bulan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha nelayan sekaligus memberikan ruang bagi pemilik kapal untuk memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
Di luar persoalan perizinan, keterbatasan pasokan BBM bersubsidi masih menjadi kendala dalam menunjang aktivitas nelayan. Antrean pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani agar akses nelayan terhadap BBM lebih tertib dan teratur.
Untuk mengurangi penumpukan antrean, DKP menerapkan sistem pembagian jadwal pengisian bagi 20 nelayan pemilik kapal di Kecamatan Parigi. Mereka dibagi menjadi enam kelompok dengan giliran pengisian secara bergantian dalam skema pengaturan selama tujuh hari.
Meski demikian, pengaturan antrean belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Karena itu, DKP telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengusulkan penambahan kuota BBM khusus nelayan sekitar 59.000 ton.
Nasir menjelaskan, kebutuhan bahan bakar untuk satu kali melaut dapat mencapai delapan jerigen dengan kapasitas masing-masing 33 liter atau sekitar 264 liter. Sementara itu, kuota yang tersedia saat ini disebut hanya sekitar 20 jerigen dalam kurun waktu 13 hari.
"Kebutuhan nelayan untuk sekali melaut bisa mencapai delapan jeriken. Sementara kuota yang tersedia masih terbatas, sehingga perlu ada penyesuaian dengan kebutuhan operasional di lapangan," ungkap Nasir.
Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM tersebut berpotensi memengaruhi frekuensi melaut serta produktivitas nelayan. Kondisi ini menjadi salah satu alasan perlunya penambahan kuota agar kegiatan perikanan tangkap dapat berjalan lebih optimal.
Selain kuota, kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) juga menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan barcode BBM. Kartu tersebut merupakan identitas resmi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk nelayan tangkap, pembudidaya ikan, serta pengolah hasil perikanan.
Sementara itu, rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kabupaten Parigi Moutong masih menunggu persetujuan Pertamina pusat. Menurut Nasir, pengajuan pembangunan fasilitas tersebut telah dilakukan sejak sekitar satu tahun lalu.
"Kami berharap pembangunan SPBN dapat segera memperoleh persetujuan. Dengan adanya fasilitas khusus nelayan, akses terhadap BBM diharapkan lebih mudah dan distribusinya bisa lebih tertata," kata Nasir.
Kehadiran SPBN dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mendekatkan layanan pengisian bahan bakar kepada nelayan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap SPBU umum.
Persoalan perizinan kapal, keterbatasan kuota BBM, hingga rencana pembangunan SPBN turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja DKP tersebut. Forum itu juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas tenaga penyuluh dan petugas lapangan serta mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan di sektor kelautan dan perikanan.
DKP berharap koordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi nelayan. Kepastian perizinan dan ketersediaan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap serta mendukung produktivitas masyarakat pesisir.
