TransSulteng-Palu- Gubernur diwakili Inspektur Pembantu Wilayah I Salim S, S.Sos., M.Si bersama perwakilan Kejati, Kapolda, Biro Pemerintahan mengikuti Rapat Koordinasi Inspektur se-Indonesia secara Virtual. Bertempat, diruang kerja Pj. Sekretaris Daerah Kantor Gubernur. Rabu, (25/1/2023)
Rapat koordinasi ini dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Mendagri, Kejaksaan RI dan Kapolri tentang koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam laporannya,Tomsi Tohir selaku Inspektur Jenderal Kemendagri mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil rapat Forkopimda pada 17 Januari 2023 di Sentul dimana Presiden RI menetapkan 8 (delapan) arahan atau penekanan untuk ditindaklanjuti.
Pada rapat koordinasi ini, ada 4 kegiatan utama yaitu
penandatanganan nota kesepahaman, launching aplikasi Lapor APIP, Dan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait pengawasan bantuan operasional sekolah dan pengawasan dana alokasi khusus bidang kesehatan serta dilanjutkan dengan diskusi.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan berdasarkan arahan presiden, yang menjadi atensi dan follow up adalah pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga ditengah situasi global yang tidak menentu.
"Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51 %, artinya kenaikan harga barang dan jasa masih minim serta tidak berdampak luas di masyarakat." Ucap Mendagri
APBN 2023, diproyeksikan sebesar 3,16 Triliun. Kemudian, dari APBN tersebut dialokasikan ke daerah kurang lebih 814 T, baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana orsus dan lain sebagainya.
"Inilah yang betul-betul nomor satu, efektif dan efisien artinya, anggaran belanja pemerintah merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi." Kata Mendagri .
APIP memiliki peran yakni ; (1) Pencegahan pelanggaran baik pidana maupun administrasi, perilaku anggota serta mengevaluasi kinerja pegawai. (2) Melakukan pemeriksaan baik reguler maupun khusus secara berjenjang. (3) Memberikan pendampingan dan memberikan saran kepada pimpinan tentang tindakan apa yang harus diberikan.paparnya.
APIP memiliki tugas yakni ; menjamin fungsi stabilitas dari APBD melalui alokasi anggaran secara tepat sasaran, mengendalikan inflasi, pemberantasan stunting, kemiskinan ekstrim dan padat karya, mengoptimalkan penggunaan P3DN serta meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan disiplin belanja dan yang terutama capaian pendapatan dan penyerapan belanja.
APIP juga mengawasi dan memberikan pendampingan agar anggaran tepat pada sasaran Serta penyusunan program menyentuh ke masyarakat Dan postur anggaran harus lebih banyak ke masayarakat dari pada kepentingan pegawai.ujarnya
"Kepada kepala daerah untuk betul-betul memanfaatkan APIP." Harap beliau
Di Ahir Sambutan Mendagri mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan Polri yang telah hadir Dan mendukung kerja sama yang dibangun guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan Inflasi Di Negara yang Kita Cintai ini.
Turut hadir : Wakil Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, Polri, Gubernur, Bupati/Walikota, Forkopimda, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementrian Lembaga dan Inspektur Daerah se-Indonesia.
Sumber : Pemprov. Sulteng/SD
.jpg)
