TransSuteng-Morut-Rencana perusahaan batu kapur, PT Afit Lintas Jaya (ALJ) untuk melakukan aktivitas blasting (peledakan) perdana di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri.
Safri dengan tegas menolak rencana tersebut. Menurutnya, perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di wilayah tersebut sesuai hasil RDP yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu.
Hasil RDP beberapa waktu lalu sudah jelas bahwa sebelum ada kepastian hukum atas alas hak tanah, pihak PT ALJ diminta untuk tindak melakukan kegiatan apapun pada bidang tanah yang sedang dalam sengketa,” tegasnya.
Safri juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan terburu-buru memberikan izin kepada PT ALJ untuk melanjutkan aktivitas pertambangan. Dirinya juga menyoroti Tim terpadu yang direkomendasikan dalam RDP hingga saat ini tidak bekerja. Safri bahkan menuding pemerintah daerah tidak serius dalam menyelesaikan masalah, mereka lebih pro perusahaan ketimbang melindungi rakyatnya.
Sangat disayangkan karena sepertinya hasil RDP kemarin tidak dipatuhi baik itu perusahaan maupun pemerintah daerah. Ada apa? sehingga pemda seperti terburu-buru memberikan izin aktivitas kepada PT ALJ. Tim terpadu yang kami rekomendasikan untuk dibentuk juga tidak bekerja, artinya pemda tidak serius dalam menyelesaikan masalah. Artinya pemda lebih pro perusahaan ketimbang melindungi rakyatnya, lalu dimana berlaku adilnya,” bebernya.
Ketua DPC PKB Morut ini mengkhawatirkan jika PT ALJ tetap melakukan aktivitasnya maka akan memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan masalah yang lebih besar mengingat kegiatan blasting sangat tidak ramah lingkungan.
“Jika PT ALJ tetap beraktivitas kami khawatir ini akan memicu kemarahan masyarakat sebab kegiatan blasting ini menurut kami tidak ramah lingkungan. Tidak ada blasting saja, aktivitas mereka sudah mengganggu. Masyarakat telah merasakan dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan PT ALJ,” pungkas Safri.risno
