TransSulteng - PALU – Angka perkawinan anak di Sulawesi Tengah kembali melonjak! Dalam Fokus Group Discussion (FGD) di Bappeda Sulteng, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Moh. Hidayat Pakamundi menyoroti kenaikan signifikan. Ia mendesak pemerintah agar menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan demi menekan fenomena ini.
FGD Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Sulteng: Isu Kritis Mendesak Penanganan Serius
Sebuah kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak tengah berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Senin (23/06/25). Acara penting ini dihadiri langsung oleh Moh. Hidayat Pakamundi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, bersama sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah.
Turut hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, unsur mitra pembangunan, organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulteng, dan instansi vertikal terkait juga turut berpartisipasi.
Dalam paparannya, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa strategi nasional pencegahan perkawinan anak bertumpu pada lima pilar utama: optimalisasi upaya pencegahan, penciptaan lingkungan pendukung, perluasan akses layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Kelima pilar ini menjadi panduan vital dalam menekan angka perkawinan usia dini yang masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tengah.
Kabid Perencanaan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan bahwa isu pencegahan perkawinan anak telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, yang tercermin dalam visi RPJMD 2025–2029: “Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan.” Beberapa program yang dirancang termasuk pembentukan remaja pelopor di sekolah, kampanye kreatif, edukasi siswa tentang dampak pernikahan dini, serta penguatan jaringan pelopor di tingkat sekolah dan kabupaten/kota.
DPRD Sulteng Soroti Kenaikan Angka Perkawinan Anak, Usulkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, sangat mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut. Namun, ia juga menyoroti tren mengkhawatirkan: angka perkawinan anak di Sulawesi Tengah kembali meningkat. Setelah sempat turun ke angka 8 persen, kini angka tersebut naik menjadi lebih dari 9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berkisar 5–6 persen.
“Ini masalah serius yang tidak bisa dilepaskan dari faktor kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan. Karena itu, kami mendorong agar pendidikan digratiskan di semua jenjang, termasuk pembiayaan UKT mahasiswa, dan layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat Sulteng ini menambahkan, jika visi-misi pembangunan seperti "berani cerdas," "berani sehat," dan "berani benar" benar-benar terealisasi, maka strategi nasional pencegahan perkawinan anak tidak hanya akan berhenti sebagai dokumen kebijakan, melainkan akan memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi muda Sulawesi Tengah.
