TransSulteng - Kabar penting dari Palu! Ketua DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim turut hadir dalam kegiatan sosialisasi peluang kerja dan penandatanganan MoU antara Menteri Pekerja Migran Indonesia H. Abdul Kadir Karding dan Gubernur Sulteng Anwar Hafid. Acara ini dirangkaikan dengan deklarasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sinergi Lintas Sektor: Melindungi PMI dan Mengurangi Pengangguran
Kegiatan penting ini berlangsung di Gedung Gelora Bumi Kaktus, Palu, pada Selasa (10/6/2025). Selain Ketua DPRD Sulteng, acara ini juga dihadiri oleh Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah, termasuk Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Poso, dan Bupati Parigi Moutong.
Menteri H. Abdul Kadir Karding, yang memimpin kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto, menegaskan dua arahan utama presiden: perlindungan PMI dari kekerasan dan eksploitasi, serta menjadikan PMI sebagai solusi mengatasi pengangguran daerah. "PMI adalah solusi mengurangi angka pengangguran, khususnya di daerah," tambahnya.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menyambut baik program ini, menyatakan keselarasan dengan visi pemerintah provinsi untuk menyiapkan dua pilihan bagi lulusan SMA/SMK: kuliah atau langsung bekerja, melalui beasiswa dan pelatihan keterampilan.
Sementara itu, Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Deni Gunawan, S.E., menegaskan dukungan penuh jajaran TNI. "Kami dari jajaran TNI khususnya Korem 132/Tadulako siap mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam mencegah TPPO serta mendorong penguatan tenaga kerja daerah agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional," tegasnya.
Kehadiran Ketua DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim, bersama para pimpinan daerah dan TNI/Polri, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas PMI ilegal dan TPPO, serta membuka peluang kerja yang aman bagi masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama yang disaksikan oleh seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan siswa/siswi SMK, menegaskan langkah serius untuk melindungi pekerja migran dan memerangi kejahatan perdagangan orang.
