TransSulteng-Parigi- Bupati parigi moutong,H Erwin Burase menghadiri langsung zoomeet penandatangan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah didampingi langsung oleh bapak yasir kabag pendapatan dan bapak moh sapto kepala pajak parigi moutong dan OPD Dinas kominfo. bertempat diruang rapat bupati,rabu(15/10/2025)
Dalam rangkaian zoomeet yang dihadiri langsung derektur jendral pajak bapak Bimo Wijayanto dan direktur jendral perimbangan keuangan bapak Askolani,dan para kepala daerah diseluruh indonesia yang bergabung secara daring,maupun secara online.
Diketahui pajak merupakan penopang setiap langkah pembangunan setiap bangsa dari pusat hingga ke daerah,untuk terus di perkuat untuk memastikan setiap rupiah dari pajak untuk kembali membagun setiap negeri,sejak tahun 2019 ratusan pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah,atau PKS OP4D,sinergi ini terus diperluas pada oktober 2025 sebanyak 32 .
pemda baru akan bergabung dalam PKS OP4D,dan 77 pemda memperpanjang kerjasama dari tahap sebelumnya,secara keseluruhan PKS OP4D tahap VII mencakup 109 pemerintah daerah yang meliputi 6 provensi dan 71 kabupaten dan 32 kota,yang merupakan bukti nyata ketika pemerintah pusat melangkah seirama pemungutan pajak menjadi optimal,pembangunan lebih luas dan masyarakat lebih merasakan manfaatnya.
Sementara itu dari keseluruhan yang hadir terkait dalam penandatanganan PKS sangat menyambut baik dan mengapresiasi dengan terjalinnya perjanjian kerjasama dengan direktorat pajak dan direktorat pengimbangan keuangan dengan pemerintah daerah,yang mana kerjasama ini,menjadi langkah penting dalam sinergi optimalisasi pendapatan pajak pusat dan daerah,melalui pertukaran data pengawasan bersama serta peningkatan kapasitas SDM perpajakan,dan menjadi landasan yang kokoh dan penguatan fiskal daerah,serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.dan memberikan dampak positif dan mendorong pendapatan daerah.
dalam sambutan direktur perimbangan keuangan bapak Askolani menyampaikan
"untuk penguatan fiskal daerah dan pusat merupakan amanah dari undang-undang APBN undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah,dan uu yang lain yang mempayungi,tentunya hal ini mendukung perekonomian daerah dan perekonomian nasional,infestasi,usaha,perluasan basis pajak yang tentunya diharmoiskan dengan kondisi aktual ekonomi dan masyarakat.dengan perjanjian ini dapat meningkatan kapasitas SDM,yang dilakukan bersama dan di manfaatkan bersama baik oleh pusat maupun daerah.
"sampai saat ini ada 527 pemda yang telah mengikuti PKS OP4D dan tentunya ini semakin lama semakin meningkat dan bisa meliputi semua pemda yang ada di indonesia baik.provinsi kabupaten dan kota,dan yang menandatangani PKS sebanyak 109 pemda, 6 provinsi ,32 wali kota dan 71 bupati yang formatnya ada perpanjangan dan ada baru pertama kali melakukan PKS,merupakan hal yang positif dinamisasi evaluasi,monitoring dalam langkah kebijakan.
"DiKetahui sampai tahun 2025 terleasisasi pendapatan daerah mencapai 850 triliun atau 30% dari total PAD termasuk transferan kedaerah yang dilakukan oleh pusat yang selama ini di jalankan dengan konsisten dan ini merupakan basis untuk melihat bagaimana peluang,dan kesempatan kebijakan untuk mengkonsulidasikan penguatan dari pada pajak pusat maupun pajak daerah secara harmonis, dengan melihat visi misi yang sama dijalankan.
"Adapun harapan disampaikan apresiasi kepada pemda dirijen pajak antara pusat dan daerah dan menekankan akan melanjutkan dengan pemda-pemda yang lain yang masih belum malakukan PKS,yang tinggal sedikit dan juga bukan hanya sebatas tanda tangan PKS tetapi implementasi yang sangat penting untuk menjadi penguatan dan kolaborasi bersama antara dirjen pajak dan dirjen perimbagan keuangan,pemda provinsi,kabupaten dan kota.
"Adapun dirjen pajak bapak bimo wijayanto menyampaikan penandatanganan saat ini insah Allah menjadi momentum yang penting didalam mempererat sinergi yang berkelanjutan,dan sesuai dengan instruksi bapak presiden RI terkait dengan efisensi anggaran .
kegiatan seremoni penandatangan PKS antara direktorat pajak dan direktorat perimbangan keungan dengan 109 pemerintah daerah provinsi kabupaten kota yang diselenggarakan secara hybrid,dan diharapkan berjalan secara aktifitas terkait dengan pertukaran data dan informasi bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
