TransSulteng-Palu– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Lotus, Swiss-Belhotel Silae Palu, Kamis (20/11/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, serta dihadiri Kepala Biro Setjen Kemensos RI selaku Sekretaris Setber Pusat, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis mendukung ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengapresiasi kegiatan ini. Penyelarasan program ini adalah langkah penting agar setiap program kesejahteraan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Reny.
Beliau menjelaskan bahwa DTSEN menjadi basis data tunggal yang telah terintegrasi dengan data dukcapil, dibangun dari tiga sumber utama: DTKS, P3KE, dan Regsosek. Melalui DTSEN, rumah tangga diklasifikasikan dalam desil 1 hingga 10, dengan desil 1–4 sebagai kelompok prioritas intervensi.
“Integrasi DTSEN dan Sekolah Rakyat sangat penting agar penetapan peserta, penyusunan kurikulum, dan pendampingan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” lanjutnya.
Wagub menegaskan bahwa komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
“Saya meminta sinergi total seluruh jajaran hingga kabupaten/kota agar rapat ini menghasilkan roadmap yang jelas, terukur, dan dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Farid Rifai Yotolembah, dalam laporannya menyampaikan bahwa integrasi Sekolah Rakyat dengan DTSEN merupakan bagian dari implementasi Nawacita Presiden terkait pembangunan manusia dan pemerataan dari pinggiran.
“Penyelarasan ini merupakan wujud nyata dari semangat ‘Sulteng Nambaso’ dalam mendukung gerakan 9 Program Berani yang berorientasi pada transformasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Farid.
Ia menambahkan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional berasrama yang ditujukan bagi anak dari keluarga sangat miskin (desil 1–2) sebagai langkah memutus rantai kemiskinan.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah telah berjalan di tiga lokasi, yaitu ; SRMP 22 Sigi (dikelola Kemensos RI), Sekolah Rakyat Nambaso dengan 200 peserta didik (75 SMP dan 125 SMA) dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una (dikelola Pemkab Touna).
.jpg)
