TransSulteng-Parigi-Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan sikap tanpa kompromi terhadap dugaan praktik jual beli jabatan yang mencuat di tengah masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan bersama Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, di ruang rapat Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati, pimpinan OPD terkait, serta awak media tersebut berlangsung terbuka dan menjadi forum klarifikasi atas isu sensitif yang berpotensi menggerus kepercayaan publik, khususnya terkait dugaan transaksi dalam pengisian jabatan kepala sekolah.
Ketua Rumah Hukum Tadulako, Hartono, secara terbuka mengingatkan bahwa isu ini bukan persoalan sepele. Ia menilai, jika dibiarkan, dampaknya bisa merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ini bukan sekadar isu, tapi menyangkut kepercayaan publik dan masa depan generasi muda. Jika tidak diluruskan, efeknya bisa sangat luas,” tegasnya.
Menjawab sorotan tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, melontarkan peringatan keras.
Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkup pemerintahannya.
“Saya tegaskan, nol rupiah. Tidak ada jual beli jabatan. Jika ada yang bermain, akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Bupati.
Sebagai langkah konkret, Bupati langsung menginstruksikan Inspektorat untuk turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh dan profesional guna mengungkap fakta di balik isu yang berkembang.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga membuka ruang pengawasan publik seluas-luasnya. Media, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen daerah diajak ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap bersih dan transparan.
Di tengah dinamika pasca-pilkada, Bupati turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghentikan polarisasi. Ia mengajak semua pihak untuk mengalihkan energi pada kerja nyata membangun daerah.
“Sudah saatnya kita berhenti bersekat. Mari fokus pada solusi dan kerja bersama. Pemerintah terbuka, bahkan siap menggelar evaluasi rutin setiap bulan,” ujarnya.
Dengan sikap tegas ini, Pemkab Parigi Moutong ingin memastikan bahwa prinsip meritokrasi tetap menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan, sekaligus mengirim pesan kuat: tidak ada tempat bagi praktik kotor dalam pemerintahan.
