Notification

×
SELAMAT-HARI-RAYA-3 Whats-App-Image-2023-04-03-at-18-46-33-1
SELAMAT-HARI-RAYA-3 Whats-App-Image-2023-04-03-at-18-46-33-1

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Realisasi Anggaran Covid-19 Morowali masih Belum Jelas

Selasa, 22 Desember 2020 | Desember 22, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-12-22T13:34:36Z

 




TRANS SULTENG - Morowali - Terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Morowali semakin bertambah hingga mencapai total komulatif sebanyak 646 kasus.


Beberapa waktu lalu, dana untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Morowali yang bersumber dari APBD tahun 2020 terbilang sangat besar, yakni kurang lebih 50 milyar rupiah sesuai yang pernah disampaikan Bupati Morowali.


Tentunya, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran maupun dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaannya, baik mengenai jumlah anggaran yang sudah terealisasi serta digunakan untuk apa saja.


Sangatlah pantas jika hal itu ada penjelasan dari lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, yakni DPRD Morowali serta Bupati Morowali selaku Ketua Gugus Covid-19.


Akan tetapi, sungguh ironis apa yang terjadi di Kabupaten Morowali. Pasalnya, beberapa kali dikonfirmasi dan sudah menunggu sekian lama, Bupati Morowali tak juga memberikan jawaban, dan bisa berakibat banyaknya opini negatif beredar.


Tidak jauh beda, Ketua DPRD Morowali yang coba dikonfirmasi hanya menyarankan untuk langsung menanyakan hal itu kepada Pansus DPRD yang menangani masalah anggaran Covid.


Sedangkan Ketua Pansus Covid, Rauf yang coba diminta penjelasan tentang hasil kerja Pansus, juga tidak memberikan jawaban yang sesuai.


 "Pansus Covid sudah lama berakhir waktunya, karena waktu kerja pansus maksimal 6 bulan saja," katanya singkat.


Dari keterangan sejumlah awak media juga pernah menanyakan hal serupa kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morowali, Mohammad Jafar Hamid guna mengkonfirmasi realisasi penggunaan dana penanggulangan Covid. Namun mereka malah menganggap bahwa pertanyaan jurnalis dianggap seperti Inspektorat.


 Terpisah, anggota DPR-RI Komisi IX dapil Sulteng, Anwar Hafid mengatakan bahwa seharusnya rakyat memiliki hak untuk mengetahuinya.


 "Saya kira APBD itu terbuka untuk umum, wajib hukumnya pemerintah membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui satu sen pun penggunaan uang negara," ujarnya.


Sementara, Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Afridin menyampaikan masih akan melihat data lengkapnya, baru kemudian memberikan keterangan pers.

×
Berita Terbaru Update
close
Banner iklan disini