Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudy Dewanto didampingi Kepala Biro Perekonomian Yuniarto Pasman, Pimpinan Wilayah Bulog Sulteng David Susanto, Kabid Kaswan Disbunak, Kabid Hortikultura TPH, Statistisi Madya BPS, Perwakilan BI dan OPD terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku pimpinan rapat mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada Februari 2023 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan inflasi dimana kenaikan terjadi di Januari 2023 5,28 % menjadi 5,47 %.
"Angka ini tentunya menjadi pusat perhatian bagi pusat maupun daerah agar kita mampu menekanya." Sebut beliau
Kemudian, berdasarkan catatan BPS RI inflasi tertinggi adalah di Provinsi Aceh yakni, 6,71 persen. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten Kota Baru yakni, 7,88 persen. Sementara, untuk tingkat Kota adalah Kota Bukit Tinggi yakni, 7,37 persen. Kemudian, Inflasi terendah adalah Provinsi Papua yakni, 5,05 persen.
Ditengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tumbuh solid diatas 5 persen. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I sampai triwulan 4 2022, dibandingkan dengan triwulan I sampai triwulan 4 2021 tumbuh sebesar 5,31persen.
"Itulah pentingnya kita melaksanakan rapat ini secara rutin, supaya bisa terkendali." Jelas Mendagri
Selanjutnya, dalam pengendalian Inflasi di daerah, Mendagri meminta setiap kepala daerah harus memperkuat kerjasama antar daerah, melalui pemenuhan komoditas dari daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan komoditas serta menjalin koordinasi untuk hambatan dan kendala modal transportasi barang dan jasa.
"Inflasi harus dijaga betul, masyarakat kita harus memperoleh keterjangkauan pasokan yang cukup terutama untuk pangan dan juga harga barang dan jasa yang cukup serta terjangkau." Harapnya
Dalam laporannya, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyampaikan bahwa penyumbang inflasi terbesar bulanan pada Februari 2023 adalah terletak di kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan kelompok yang menyebabkan deflasi adalah transportasi, dimana pendorong adanya deflasi ini adalah penurunan tarif angkutan udara.
Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai IPH 10,78 %. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nilai IPH -6,53 %. Sementara, IPH tertinggi menurut pulau pada Minggu pertama Maret 2023 adalah Pulau Sumatera, di Kabupaten Nias dengan nilai IPH 4,81 %.
Potensi inflasi pada Minggu pertama Maret 2023 dari kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten dan Kota yakni ; cabai rawit menyumbang kenaikan harga di 102 Kab/Kota, cabai merah di 98 Kab/Kota, beras di 89 Kab/Kota, dan minyak goreng di 56 Kab/Kota.
"Cabai merah merupakan komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Minggu pertama Maret 2023, terjadi di 104 Kab/Kota di 16 Provinsi di Indonesia."
Inflasi pada bulan Februari 2023, terjadi di 63 Kota dan 27 Kota mengalami deflasi diantaranya ; inflasi tertinggi untuk Provinsi Sumatera Kota Banda Aceh (0,57 %) dan Kota Deflasi yakni, Kota Gunungsitoli (-0,98 %), Provinsi Jawa inflasi tertinggi berada di Kota Tegal (0,62%), dan Kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Probolinggo (-0,04%). Provinsi Kalimantan, inflasi tertinggi berada di Kota Balikpapan (0,31%), dan Kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Singkawang (-0,19%).
Kemudian, pada Sulawesi inflasi tertinggi berada di Kota Mamuju (0,16), dan kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Kendari (-0,48%). Maluku-Papua, inflasi tertinggi berada di Kota Ternate (1,85 %), dan kota yang Deflasi yakni, (-0,84%), Bali-Nusra, Inflasi tertinggi berada di Kota Bima (0,59%) dan kota yang mengalami Deflasi yakni, Kota Kupang (-0,77%)
Terakhir, beliau juga mengingatkan para kepala daerah untuk tetap waspada dengan kenaikan harga menjelang ramadhan utamanya beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi seperti ; bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras dan komoditas lainnya.
Turut hadir : Deputi Bidang Jasa BPS, Deputi Bapenas, Sekjen Kemendagri, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementrian/Lembaga, Kejaksaan Agung, Polri, Panglima TNI, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.
Sumber : Pemprov. Sulteng/SD
