TransSulteng - PEKANBARU - Bobroknya sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Riau 2025 tercermin dengan begitu banyaknya masyarakat yang mengeluh, protes dan bingung bagaimana caranya memasukkan anak ke sekolah negeri.
Pasalnya, sampai berakhirnya masa pendaftaran secara online yang dilaksanakan Panitia SPMB Disdik Riau, tidak tercermin iktikad baik untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.
Karena peduli masalah yang ditimbulkan oleh ketidakbecusan panitia SPMB Disdik Riau ini, dan juga kepedulian akan dunia pendidikan Riau ke depan serta adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan SPMB 2025 di Disdik Riau, empat Organisasi Pers dan beberapa Ormas serta LSM di Riau akan melakukan aksi damai di kantor Gubernur dan DPRD Riau pada Kamis, 3 Juli 2025.
Dalam rapat bersama yang dilakukan pada Senin malam 30 Juni 2025, empat elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam Organisasi Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni ; Aliansi Media Indonesia (AMI), Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau, Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Forum Pers Independen Indonesia (FPII), LSM Berantas, LSM Bara Api, dan LSM Fortaran yang peduli akan dunia keberlangsungan pendidikan di Riau, sepakat untuk melaksanakan aksi bersama dengan langsung melibatkan masyarakat yang bertindak sebagai calon orangtua murid yang tidak terjalmring dalam SPMB 2025 dan unsur elemen masyarakat lainnya yakni Ormas yang ada di Riau untuk melaksanakan aksi damai di depan Kantor Gubernur dan kantor DPRD Riau.
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, sebagai wujud pemenuhan hak sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 sebagai tangga tertinggi hukum dan perundang-undangan di negara ini dan sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan.
"Kami sebagai elemen masyarakat Riau yang tergabung dalam empat organisasi pers sepakat menduga adanya kecurangan dalam proses, sistem dan pelaksanaan SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025 yang dilaksanakan oleh Disdik Riau. Sejak awal proses SMPB, kami menemukan banyak sekali ketidaksinkronan antar sistem menggunakan internet atau online dengan kinerja operator serta adanya fungsi ganda pos pengaduan di sekolah dengan di Posko SPMB Disdik Riau. Dan masih banyak lagi masalah lain yang kami amati, kami temukan dan kami konfirmasi tapi tidak menemukan jawaban yang sinkron dari panitia SPMB 2025, Sekretaris Disdik Riau maupun Plt Kadisdik Riau," ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Ismail Sarlata, Ketua Umum AMI.
Dijelaskan Ismail, dari hasil rapat gabungan itu, mereka juga menyepakati bahwa janji kampanye Gubri tentang prioritas pendidikan hanya omong kosong, alias Omdo. Gubri sama sekali tidak peduli pada buat pendidikan di Riau, dan hanya sibuk jalan-jalan saja.
"Aksi yang kita lakukan besok akan membuka bukti-bukti yang kita miliki tentang pelaksanaan SPMB 2025 di Riau yang kita duga penuh kecurangan yang terstruktur dan masih yang dilakukan Disdik Riau hingga ke sekolah-sekolah yang merugikan calon peserta didik baru dan orangtuanya, atau masyarakat banyak," beber Ismail Sarlata.
Ismail Sarlata Ketua Umum Dewan Pimpinan Aliansi Media Indonesia (AMI), meminta Gubri Abdul Wahid segera meninjau penempatan pejabat-pejabat di Disdik Riau, karena tidak memiliki kompetensi dan integritas tentang peningkatan mutu dan sistem pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia.
Ismail Sarlata menghimbau masyarakat yang terdampak sistem SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025 ini untuk ikut berpartisipasi dengan mereka dan ikut menyuarakan jeritan mereka yang tidak terakomodir utnuk dapat sekolah terbaik dengan alasan yang tidak masuk akal atau dibuat-buat oleh Panitia di Disdik Riau. Aksi ini akan diikuti sekitar 400 orang.
