TransSulteng-Ampana – Hubungan internal organisasi profesi Pro Jurnalis Siber (PJS) di Kabupaten Tojo Una-Una kini berada di titik nadir.
Kehebohan besar melanda tubuh organisasi setelah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PJS, B.D, secara mengejutkan memilih jalur hukum dengan melaporkan anggotanya sendiri ke Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-Una.
Langkah agresif yang diambil oleh salah satu pimpinan pusat ini langsung memicu gelombang protes keras dari akar rumput.
Persoalan yang dinilai publik sebagai riak internal organisasi yang seharusnya bisa dijembatani secara kekeluargaan, justru langsung dibawa ke ranah pidana.
Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk arogansi kepemimpinan yang berpotensi merusak marwah institusi pers tersebut.
Kritik pedas pun mengalir deras dari para kuli tinta di wilayah Tojo Una-Una. Sejumlah wartawan dan anggota PJS setempat menyayangkan keputusan sepihak tersebut karena dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pengayom.
"Sangat tidak logis dan terkesan tega. Ini urusan rumah tangga organisasi, masalah pimpinan dan bawahan yang sangat krusial namun sebenarnya bisa diredam dengan dialog kekeluargaan.
Tapi Mengapa harus langsung dipolisikan? Tindakan ini seperti mempertontonkan ego personal di atas kepentingan institusi," ujar salah satu wartawan di Tojo Una-Una saat dimintai tanggapan.
Dampak dari laporan polisi ini, desakan restrukturisasi di tingkat pusat kini menggema dari wilayah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS diminta untuk segera mengambil sikap tegas demi menyelamatkan nama baik organisasi yang telanjur tercoreng di mata publik.
"Kami meminta dengan tegas kepada DPP PJS untuk segera memberhentikan Wasekjen B.D dari jabatannya. Beliau diduga kuat tidak mampu memimpin dan mengayomi roda organisasi dengan bijak. Menyeret anggota sendiri ke kantor polisi adalah tindakan blunder yang nyata-nyata telah menciderai spirit kebersamaan PJS," tambah sumber wartawan lokal tersebut dengan nada kesal.
Hingga berita ini diturunkan, tensi di kalangan jurnalis Tojo Una-Una terus meninggi.
Banyak pihak menunggu respons cepat dari ketua umum dan jajaran petinggi DPP PJS pusat untuk segera turun tangan memotong kompas konflik ini sebelum solidaritas organisasi benar-benar pecah.
(Ahmad Tuliabu)
