TransSulteng-Parigi– Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (9/7/2026), pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Bupati.
Dalam Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, dan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Parigi Moutong dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong, Aswini Dimpel, unsur TNI-Polri, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Di katakan,Rapat koordinasi bertujuan membahas langkah-langkah strategis dalam mencari solusi pengendalian inflasi daerah agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan harga melalui berbagai langkah pengendalian inflasi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat komunikasi yang efektif, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak, serta mempererat koordinasi dan sinergi antar-TPID kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 1,08 persen, dengan komoditas cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Kemudian,Wakil Gubernur juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk merancang strategi penguatan sektor riil melalui pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah, khususnya hilirisasi kelapa dan hilirisasi beras, sehingga daerah tidak terus bergantung pada pasokan dari luar.
Usai Mengakhiri arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi.
"Untuk itu Mari kita bersinergi bersama-sama agar inflasi ini dapat kita kendalikan," ujarnya.
Dengan Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
